Strategi Pemkab Inhil Terapkan Budaya Kerja

Administrator - Jumat,08 November 2019 - 12:34:26 wib
Strategi Pemkab Inhil Terapkan Budaya Kerja
Bupati Inhil HM Wardan. Foto: Humas

RADARRIAUNET.COM: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Sosialisasi Penerapan budaya kerja, selasa (5/11/2019) yang ditaja bagian organisasi tatalaksana (ortal) sekretariat daerah inhil, bertempat di Aula Lantai 5 kantor bupati.

Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti (SU) membuka acara sosialisasi penerapan budaya kerja. Kegiatan ini digelar bagian Organisasi Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil.

Kegiatan ini dihadiri dari pihak perwakilan Biro Organisasi Setdaprov Riau. Sedangkan peserta sosialisasi terdiri dari seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Salah satu tujuan kegiatan ini, dalam rangka menyamakan hal pemahaman dan pendalaman terhadap persamaan percepatan reformasi birokrasi pemerintah sebagai upaya peningkatan penerapan budaya kerja. Sehingganya, tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) reformasi revolusi mental.

Syamsuddin Uti dalam arahannya mengungkapkan terima kasih kepada seluruh para ASN yang telah ikut serta membuat gerakan revolusi mental. "Arti reformasi revolusi mental ini adalah untuk merubah mindset kita dengan pola pelayanan kita terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," katanya.

Dengan revolusi mental atau good governance, sebut Syamsddin Uti diharapkan dapat menjadikan pemerintahanan yang bersih dengan salah satu landasan dasarnya aturan dengan sistem, senyum, sapa dan salam. Khususnya dalam melayani masyarakat.

Secara umum dari delapan program area perubahan reformasi birokrasi sudah dilaksanakan Pemkab Inhil. Karena itu, dia menegaskan pada seluruh stake holder atau tim reformasi birokrasi yang ditunjuk untuk bersungguh-sungguh mendukung dan melaksanakannya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penerapan budaya kerja ini mengacu kepada peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari ini dibuka dan dihadiri langsung wakil bupati H. Syamsuddin Uti, Kabag Ortal Setda Inhil, perwakilan dan Biro organisasi Setda Provinsi Riau dan seluruh peserta sosialisasi.

Syam sapaan akrab Wabup Inhil mengungkapkan bahwa reformasi mental ini ada beberapa program yang ditetapkan dan mempunyai tujuan dan sasaran

1). Program manajemen perubahan yaitu mencakup perubahan sistem dan mekanisme kerja organisasi pola pikir dan budaya kerja individu dan organisasi.
2). Program penataan perundang-undangan yaitu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengolahan dan penyediaan informasi untuk penyediaan informasi penyelenggaraan bantuan hukum
3). Program penataan dan penguatan organisasi program ini bertujuan untuk pembentukan organisasi perangkat daerah yang proporsional sesuai dengan perubahan pelaksanaan tugas SKPD yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
4). Program penataan tatalaksana program ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi anggaran efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas efektif, evisien, dan terukur.
5). Program penataan sistem manajemen SDM aparatur program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM aparatur disiplin dan profesionalisme serta pengelolaan SDM
6). Program penguatan pengawasan program ini bertujuan untuk peningkatan kepatuhan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
7). Program penguatan akuntabilitas kinerja program ini bertujuan untuk penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan penyusunan indikator kinerja utama pemerintah daerah dan.
8). Program peningkatan kualitas pelayanan publik, program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Wabup Inhil berharap dengan pelaksanaan ini dapat memberikan manfaat bagi peserta dan bisa mengimplementasikan dalam bekerja serta ke masyarakat."Semoga ini memberikan motivasi kepada seluruh instansi agar dapat lebih memperioritaskan pelayanan agar masyarakat merasakan senang dan nyaman," harap Wabup Inhil.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh kepala sub bagian umum dan kepegawaian dilingkungan pemkab inhil dengan menghadirkan Narasumber Biro Organisasi Setda Provinsi Riau. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka menyamakan pemahaman percepatan reformasi birokrasi pemerintah sebagaimana upaya peningkatan penerapan budaya kerja dilingkungan pemerintah kabupaten inhil.

Selain itu, dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat mengani budaya kerja, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Karnaval Budaya yang dilaksanakan di Lapangan Gajah Mada Tembilahan.

Kemeriahan terlihat pada acara karnaval budaya kali ini yang bertemakan "Karnaval Keragaman Budaya di Negeri Hamparan Kelapa Dunia" yang dimeriahkan pawai parade dan atraksi yang dilakukan oleh beberapa Instansi, Sekolah dan beberapa organisasi masyrakat yang ada di Indragiri Hilir. Dan ada penampilan polisi cilik dari Sekolah Dasar Negeri 032 Tembilahan dan ada pula penampilan barongsai.

Dalam acara ini dibuka langsung Bupati Indragiri Hilir HM Wardan yang mengatakan bahwa, Indragiri Hilir memiliki beragam budaya yang sepatutnya dilestarikan agar dapat menyatukan keberagaman budaya yang ada. Dengan adanya acara karnaval ini mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ujarnya

Bupati juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksanaan, masyarakat dan semua pihak yang telah berperan serta dalam menyelenggarakan acara karnaval kali ini.Bupati juga berharap "kegiatan kali ini berjalan dengan baik lancar dan sukses".

Untuk mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Negeri Seribu Parit, Pemkab Inhil menggelar Inhil Culture Carnival.Indragiri Hilir Culture Carnival 2016 secara resmi dibuka oleh Bupati Inhil HM Wardan, dalam pergelaran festival budaya seni serumpun yang Ke-11 kembali diikuti oleh 2 sanggar negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura serta juga sanggar dari Jakarta, Sumatera Barat, Sumatra Utara, Kuala Tungkal, Kuansing, Pelalawan, dan 2 sanggar dari tuan rumah tembilahan.

Culture Carnival yang diselenggarakan guna mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dan sebagai pariwisata kedepannya. Selain itu juga diharapkan menjadi salah satu iven budaya yang bergengsi kedepannya.Bupati Inhil HM Wardan mengatakan, ini Merupakan kegiatan yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam rangka upaya kita untuk memperkenalkan, mempromosikan budaya dan wisata yang ada di kabupaten inhil.

Adapun Peserta Gelar Seni Serumpun akan diikuti 10 sanggar, yaitu :

Sanggar Pinang Merah Kuala Tungkal (Jambi)

Sanggar Seni Kuantan Mekar (Kuansing-Riau)
Sanggar Bahiyya Dancer Trouope (Malaysia)
Sanggar Rumah Gadang Solok (Sumbar)
Sanggar Theater Limited (Singapura)
Sanggar Ratna Sari (Jakarta)
Sanggar Sanggar CSPC Serdang Bedagai (Sumut)
Sanggar (Pelalawan)
Sanggar Sri Gemilang (Tembilahan, Riau)
Sanggar Citra Sebati (Tembilahan, Riau).

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin Upacara Pencanangan Penguatan Muatan Lokal Budaya Melayu di Provinsi Riau.Menurut Wardan, wujud keberadaan budaya melayu telah memiliki dasar yang kuat sebagaimana termaktub dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam berbagai Undang - undang yang berkaitan dengan kebudayaan. "Keberadaan Budaya Melayu juga diperkuat dengan merujuk pada Undang - undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan," jelas Bupati di lapangan Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

Lebih dalam lagi, dikatakan Bupati, bagi Provinsi Riau, eksistensi kebudayaan tempatan seperti budaya melayu, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2001. "Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Visi daerah ini adalah menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara pada tahun 2020," papar Bupati.

Visi Riau tahun 2020, dijelaskan Bupati, berdasarkan pada suatu kenyataan yang pernah wujud. Visi tersebut memperlihatkan suatu sikap optimis, percaya diri setelah melihat ke belakang dan menatap ke muka. "Sikap itu sudah merupakan modal bedar untuk meraih masa depan yang gemilang dengan latar belakang berbagai kegemilangan pula," kata Bupati.

Pencanangan penguatan, dituturkan Bupati, dapat dimaknai sebagai suatu konsensus bersama untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibangun itu. "Kita telah awali dengan berbagai pengumuman dengan bahasa melayu riau di bandara Sultan Syarif Kasyim II (Dua). Kelak disusul dengan tempat - tempat umum lainnya, seperti Terminal, Mal, Hotel - Hotel. Tidak ketinggaln pula ruang - ruang iklan terbuka yang harus diisi dengan ungkapan - ungkapan Melayu Riau," tutur Bupati.

Pencangan penguatan Budaya Melayu Riau, diungkapkan Bupati akan berlanjut pula hingga ke seluruh jenjang pendidikan. Bagi sekolah, sudah dipersiapkan buku referensi pegangan guru budaya Melayu Riau sehingga bahan ajar tidak lagi susah diperoleh. "Meskipun Guru, tetap harus mengembangkan kreatifitasnya dengan melihat kondisi masing - masing Kabupaten Kota. Jam mengajar guru budaya Melayu Riau, dapat diberlakukan sebagai jam kerja dan berdampak positif terhadap sertifikasi guru," tegas Bupati.

Bupati menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan penguatan budaya lokal Melayu Riau, khususnya di Kabupaten Inhil. Tetapi, apa yang sudah dimiliki diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya demi mencapai keinginan bersama untuk kebaikan daerah. Tampak hadir dalam Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, pejabat eselon 2, 3 dan 4 serta para staf dan tenaga honorer lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Bupati Inhil HM Wardan mengharapkan perusahaan dan para pekerja dapat memenuhi unsur Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) dalam melaksanakan kegiatan maupun pekerjaan.

Bupati Inhil mengatakan, dengan budaya K3 dapat meningkatkan kualitas kerja. Apalagi tema yang diusung pada momen K3 ini sangat tepat dan strategis mendorong semua pihak untuk menerapan k3. Untuk itu dengan semangat K3 ini.

“Sebagaimana tadi kalau kita simak dalam pidato, angka kecelakaan kerja semakin menurun memang itulah yang menjadi harapan,” ucap Bupati susai upacara peringatan bulan K3 nasional tahun 2017 di Lapangan perkebunan PT. Bumi Palma Lestari Persada (BPLP), Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Inhil. Bupati menghimbau kepada seluruh perusahaan dan pelaku kerja untuk senantiasa mengikuti aturan keselamatan.

“Pemerintah menghimbau untuk senantiasa memperbaiki keselmatan dan mensosialisasikan K3 agar pekerjaan kita selalu berpedoman pada terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja,” tandas Bupati Wardan. Menyikapi berbagai persoalan mengenai efektivitas kinerja sejumlah ASN, Wardan dengan tegas meminta kepada para pejabat untuk mengundurkan diri jika merasa tidak mampu bekerja.

Pernyataan ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan stake holder terkait, Kamis 2 Agustus 2018 pagi kemarin. Saat itu Bupati menyayangkan sikap sebagaian besar pejabat, yang tidak hadir dalam rakor. Padahal rakor tersebut memiliki banyak tujuan dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD)."Untuk meningkatkan PAD, dasar pertamanya kesungguhan dan kemauan. Kalau ini tidak punya bagai mana kita ingin meningkatkan PAD,"tegas Bupati.

Bupati, sempat mengabsen kehadiran pejabat. Bahkan dia meminta ajudannya menghubungi satu persatu pejabat, agar dapat menghadiri rakor yang dipandang sangat penting itu."Kedepan saya tidak mau lagi seperti ini. Kalau sudah tidak mau bekerja silahkan buat surat pengunduran diri. Pasti akan kita proses,"papar Bupati, dengan nada kesal.

Keseriusan seorang pejabat merupakan faktor cukup besar dalam pencapaian sebuah pekerjaan. Terlebih lagi terhadap target-target yang sudah dia berikan. Salah satunya mencari sumber pendapatan baru."Kan ada tarif-tarif pajak yang sudah tidak sesuai lagi. Ini harus menjadi perhatian, jangan sampai kita lemah atau tidak mampu. Saya akan terus mengevaluasinya,"kata Bupati.

Dia memerintahkan Bapenda, secara kontineu melaporkan rekap terhadap pencapaian retribusi perpajakan. Tujuanya, agar Bupati dapat mengetahui apa persoalan yang dialami."Apa yang saya sampaikan itu tolong diperhatikan,"imbuh mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini.

 

RR/MCR/IKC/ADV