YLKI Sebut Program Makan Bergizi Gratis 'Bom Waktu', Desak Audit Menyeluruh dan Perombakan Sistem Hulu ke Hilir

Radarriau.net | Jakarta  – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyebutnya telah menjadi 'bom waktu' bagi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Desakan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG hanya merupakan langkah awal, sementara YLKI mendorong perlunya audit komprehensif dan perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, Kamis (25/9/2025), mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah terkesan baru bertindak setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat adanya lonjakan kasus keracunan. Berdasarkan data BGN, telah terjadi setidaknya 4.711 kasus keracunan akibat MBG yang tersebar di berbagai daerah hingga akhir September 2025. Angka ini mencakup ribuan siswa mulai dari jenjang TK hingga SMA.

Indikator Ketidaksiapan Pelaksanaan

Niti menilai maraknya polemik yang menyangkut keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penerima manfaat adalah indikator jelas dari ketidaksiapan pelaksanaan MBG yang masif. Kasus keracunan yang terjadi berulang, seperti yang menimpa ratusan siswa di Kupang (NTT), Bogor (Jawa Barat), dan Bandung Barat, disebabkan oleh berbagai faktor kritis, di antaranya:

Higienitas dan Sanitasi Dapur yang Buruk: Banyak Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur yang terlibat dalam rantai pasok MBG tidak memiliki sertifikasi laik higienis dan sanitasi.

Suhu dan Kontaminasi: Pengolahan dan pendistribusian makanan siap saji yang tidak sesuai standar suhu, serta adanya kontaminasi silang dari petugas penjamah makanan.

Keterbatasan Tenaga Ahli Gizi: Kurangnya pengawasan oleh tenaga ahli gizi profesional untuk memastikan komposisi dan kualitas gizi seimbang dalam menu yang disajikan.

Desakan Audit Menyeluruh dan Pelatihan Wajib

Untuk mengatasi persoalan sistemik ini, YLKI mendesak pemerintah untuk segera melakukan Audit Standar Dapur dan Standar Makanan MBG secara menyeluruh. Audit ini harus mencakup evaluasi total mulai dari proses pemilihan bahan pangan (from farm) hingga saat makanan disajikan di tangan penerima (to table).

Lebih lanjut, YLKI menuntut adanya:
Pelatihan Wajib: Memberikan pelatihan dan jaminan standar higienis sanitasi bagi seluruh petugas yang terlibat dalam rantai pasok, mulai dari juru masak hingga distributor.

Jaminan Kehalalan: Memastikan jaminan kehalalan, khususnya terhadap wadah penyajian (food tray) yang digunakan. Jika terbukti tidak terjamin, YLKI mendesak agar wadah tersebut ditarik dan diganti.

Penghentian Sementara: YLKI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara jika evaluasi perbaikan tidak dilakukan secara serius dan komprehensif, demi menjamin keselamatan anak-anak sebagai konsumen.

Niti menekankan bahwa pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat. Selain itu, YLKI juga meminta pemerintah untuk membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap program MBG ini, sehingga aduan publik dapat menjadi koreksi kebijakan yang efektif.

"Peningkatan gizi tidak bisa mengorbankan keamanan pangan. Jika tidak ada perbaikan komprehensif, MBG berpotensi meningkatkan angka kesakitan, bukan malah meningkatkan kualitas generasi muda," tutup Niti, mendesak evaluasi total sebelum program ini berlanjut. 

(Mael).