Puan Maharani: Pembangunan IKN Sebagai Agenda Bersama dalam Membangun Ekonomi Indonesia Masa Depan

RadarRiau | Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan dukungan semua pemangku kebijakan.

Demikian  sampaikannya dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan  Indonesia membutuhkan pilar perekonomian yang kuat sembari menyinggung hilirisasi.

“Ke depan kita juga harus memiliki pilar perekonomian nasional yang semakin kuat. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif,” ujar Puan.

Puan menyebut, negara harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

“Pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan. Politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun,” tutur  Ketua DPR RI.

Puan menilai tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif.

“Kita juga harus melakukan pembangunan karakter bangsa atau Nation and Character Building,” jelas Puan.

 Pembangunan IKN
Dengan Nation and Character Building, kata Puan,  maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa yang memberikan self-respect dan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, serta memberikan kesanggupan untuk mandiri.

Puan lantas menyinggung soal pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.

“Agenda strategis ke depan lainnya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, serta dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa,” sambung Puan.

Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai pembangunan IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan. Selain itu, disebut Puan, sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

Puan mengatakan kini saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang andal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan.

“Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan,” ungkap  Puan.

(Her)