Membedah Kesiapan Teknis dan Kolaborasi Lintas Sektor di Balik Layanan Darurat 112 Bengkalis

BENGKALIS – Peluncuran resmi layanan Panggilan Darurat 112 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Senin (20/10/2025) bukan sekadar peresmian sebuah nomor telepon, melainkan puncak dari upaya integrasi sistem komunikasi darurat yang kompleks dan kolaboratif. Inisiatif ini diklaim sebagai tonggak penting dalam arsitektur digital daerah, sejalan dengan visi Smart City dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pilar Infrastruktur dan Dukungan Komdigi

Keberhasilan layanan 112 sangat bergantung pada dukungan teknis dari Pemerintah Pusat. Indra Siswoyo, PIC Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, dalam sambutannya, menegaskan bahwa sistem ini merupakan hasil sinergi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta penyelenggara telekomunikasi.

Layanan ini dirancang untuk memastikan masyarakat Bengkalis kini hanya perlu mengingat satu nomor tunggal, 112, untuk berbagai situasi krisis—mulai dari kebakaran, kecelakaan, medis, hingga bencana alam dan gangguan keamanan. Standarisasi ini bertujuan menyamai sistem layanan darurat terpadu di negara-negara maju.

Dukungan Komdigi juga mencakup aspek regulasi dan teknis operasional, memastikan bahwa call center Bengkalis terintegrasi dalam jaringan nasional, dan dapat menerima panggilan secara real-time dan bebas pulsa. Kehadiran Direktur Commercial & ICT PT Jasnita Telekomindo Tbk, Sri Akhadah, juga menggarisbawahi peran sektor swasta sebagai mitra penyedia infrastruktur teknologi telekomunikasi dalam proyek ini.

Blueprint Integrasi OPD: Model Unified Response

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis, H. Suwarto, menjelaskan bahwa inti dari layanan 112 adalah model Unified Response (Respons Terpadu) yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu mekanisme komando.

Selama masa uji coba yang berlangsung dari Juli hingga Oktober 2025, petugas operator yang siaga merupakan gabungan dari:

1. Diskominfotik: Bertanggung jawab atas sistem dan teknologi komunikasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran & BPBD: Respons cepat terhadap api dan bencana alam.
3. Dinas Perhubungan & Satpol PP: Penanganan kecelakaan lalu lintas dan ketertiban umum.
4. Dinas Kesehatan: Respons ambulans dan penanganan medis darurat.

Keterlibatan berbagai OPD ini tidak hanya meningkatkan kecepatan respons tetapi juga memastikan bahwa laporan darurat diolah dan diteruskan kepada pihak yang paling kompeten dalam waktu sesingkat mungkin.

Data dari masa uji coba memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan tantangan operasional:

• Total Panggilan Masuk (Juli-Okt 2025): 6.870 panggilan.
• Panggilan Berhasil Dijawab: 1.026 panggilan.

Volume panggilan yang tinggi ini menunjukkan adanya antusiasme atau kebutuhan mendesak di masyarakat, namun juga mengindikasikan tingginya persentase panggilan yang terindikasi iseng (prank call). Andris Wasono, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menekankan bahwa penyalahgunaan ini adalah ancaman serius bagi efektivitas layanan.

"Kami bersama pihak kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan layanan ini, karena hal tersebut dapat menghambat penanganan darurat yang sesungguhnya dan merugikan masyarakat luas," tegas Andris.

Kasus penemuan dua orang hilang di Batin Solapan dalam tempo tiga jam—berkat koordinasi cepat tim 112—menjadi bukti nyata validitas dan vitalitas sistem ini. Namun, keberlanjutan layanan ini sangat bergantung pada kedisiplinan publik dalam menggunakan nomor darurat, yang kini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Implementasi 112 ini adalah wujud komitmen Pemkab Bengkalis dalam menghadirkan akses darurat yang tidak hanya mudah diingat dan diakses, tetapi juga didukung oleh ekosistem penanganan yang cepat, tepat, dan akurat.