Masterplan Banjir Jangka Panjang Pekanbaru Terkendala Anggaran

RADARRIAUNET.COM: Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengakui pemerintah belum bisa menerapkan masterplan penanganan banjir untuk jangka menengah dan panjang. Penanganan banjir saat ini hanya dilakukan dengan proyek jangka pendek, seperti pembersihan drainase dan normalisasi sungai.

"Kita masih fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sehingga masterplan ini, seperti pembangunan drainase sepanjang sekian atau pengerjaan konstruksi sekian, atau untuk konsumsi permanen ini, harus ditunda dulu," ujarnya kemarin 

Lebih lanjut, Firdaus mengatakan masterplan penanganan banjir ini menjadi acuan Pemko Pekanbaru untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang harus dilakukan.

"Uangnya belum ada," jelasnya.

Dalam penerapannya, dibutuhkan sinergi antara Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar, Pemprov Riau dan Kementrian PUPR.

"Harus ada kerjasama dalam penanganan banjir ini. Ada wewenang Pemko, ada kerwenangan pemerintah daerah tetangga, Provinsi Riau dan Kementrian," jelasnya.

"Misalkan untuk penanganan banjir di Tuah Madani, Panam. Harus bersinergi dengan Kabupaten Kampar, karena hilirnya dari sana," tambahnya.

Sementara itu, Firdaus meminta agar warga juga turut mendukung upaya Pemko Pekanbaru melakukan penanggulangan banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya. Diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. "Agar semuanya fungsional, semua harus cinta lingkungan," pungkasnya.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus, mengatakan upaya penanganan banjir hanya bisa dilakukan secara bertahap walau masterplan pengendalian banjir Kota Pekanbaru sudah ada dan diekspos awal tahun lalu.

Dalam masterplan tersebut, ada penanganan jangka pendek, menengah dan panjang. Saat ini diketahui pemko mulai mengerjakan tahap jangka pendek seperti normalisasi drainase dan anak sungai.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dinilai lamban mengatasi persoalan banjir.

Beberapa waktu belakangan, Kota Pekanbaru kembali terendam usai hujan turun. Tidak hanya pemukiman, fasilitas umum dan sekolah pun sudah ikut kebanjiran.

Persoalan ini tak kunjung diselesaikan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Tak satu pun langkah penanganan banjir dilakukannya.

"Lebih kurang ada 350 titik banjir di Kota Pekanbaru, dengan intensitas hujan satu jam bahkan satu hari penuh ini tidak masuk kategori tergenang lagi tapi ini sudah banjir. Untuk itu kepada PUPR kita minta segera ambil langkah kongkrit, lakukan komunikasi ke leading sector terkait," kata anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan.

Masterplan penanganan banjir yang sudah dimiliki tak kunjung terlaksana, mestinya masyarakat Kota Pekanbaru sudah merasakan manfaatnya jika masterplan diaplikasikan.

"Masterplankan sudah ada ya jalankan jangan cuma cakap-cakap aja. Komunikasikan juga dengan instansi terkait yang punya wewenang penanganan banjir masing-masing lokasi, ada lokasi banjirnya wewenang provinsi dan nasional sampaikan biar dialokasikan anggaran untuk penanganan banjir ini," sambungnya.

Kinerja PUPR yang dinilai lamban dalam penanganan banjir di Pekanbaru, pasalnya persoalan banjir merupakan persoalan klasik yang tak kunjung teratasi dengan maksimal.

"Saya pikir dalam hal ini PUPR memang lamban dalam melakukan penanganan banjir, sudah ada masterplan ya tinggal komunikasikan saja toh. Di samping itu, langkah antispasi seperti menyediakan kolam retensi atasi banjir juga diperlukan untuk menampung banjir dari pemukiman masyarakat," katanya mengakhiri.

RR/GOR/HHC