BGN Tutup Pintu Mitra MBG, Dugaan Pungli dan Penyimpangan Anggaran Menguat

Radarriaunet | Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan penutupan portal kemitraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 6 November 2025. Kebijakan mendadak ini, yang dikonfirmasi oleh Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, memicu pertanyaan besar terkait tata kelola dan transparansi program unggulan pemerintah yang memiliki anggaran triliunan rupiah tersebut.

Target Jauh Panggang dari Api

Penutupan portal kemitraan ini terjadi di tengah sorotan tajam terhadap capaian BGN yang masih jauh dari target ambisius Presiden Prabowo Subianto.

BGN ditugaskan untuk membentuk total 30.000 dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Namun, menurut data terbaru yang disampaikan oleh Sony Sonjaya, capaian hingga tanggal penutupan hanya mencapai 8.471 dapur. Angka ini menunjukkan bahwa BGN baru berhasil merealisasikan kurang dari 30% dari target nasional yang ditetapkan.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dalam keterangan persnya, belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan utama di balik penutupan portal kerja sama dengan mitra dapur MBG. Ketiadaan penjelasan ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan mitra pelaksana di lapangan.

SAS Institute Soroti Dugaan Pungli Sistematis

Menanggapi keputusan BGN tersebut, Said Aqil Sirodj (SAS) Institute menilai penutupan portal harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.

Abi Rekso, Sekretaris Eksekutif SAS Institute, mengungkapkan adanya kekhawatiran serius yang telah menjadi laporan masyarakat. Ia menyebut telah menerima banyak laporan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Menurut Abi Rekso, jika praktik pungli ini terjadi secara sistematis, hal tersebut dapat mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran negara dan menghambat tujuan utama program untuk meningkatkan gizi masyarakat.

"Program MBG ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi akan sulit mencapai hasil maksimal jika masih ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, sudah saatnya lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan dalam program ini," tegas Abi Rekso.

Ia menambahkan, dugaan pungli tidak hanya merugikan anggaran, tetapi juga dapat menjadi akar dari berbagai persoalan di lapangan, termasuk insiden keracunan massal yang sempat mencuat dalam beberapa pelaksanaan MBG di daerah.

Diyakini Arahan Presiden untuk Pembenahan Internal

Abi Rekso meyakini bahwa keputusan penutupan portal kemitraan oleh BGN merupakan langkah awal pembenahan sistem di internal BGN yang dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Keyakinan ini didasari oleh komitmen Presiden untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan bersih, transparan, dan benar-benar mencapai tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

SAS Institute secara terbuka mendorong lembaga penegak hukum untuk segera mengambil tindakan proaktif. "Kami percaya bahwa penegakan hukum akan segera dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan publik," pungkas Abi Rekso, menekankan pentingnya transparansi total dalam program yang menyentuh langsung gizi anak-anak bangsa.

Penutupan portal kemitraan ini kini menempatkan BGN di persimpangan jalan, di mana prioritas harus beralih dari sekadar mengejar target kuantitas menuju penegakan integritas dan transparansi dalam tata kelola program.

[Tim RaBu)