Ancaman Mutasi dan Kenaikan Fee 100 Persen: KPK Bongkar Pola Extortion Terstruktur Gubernur Riau Abdul Wahid di Proyek Jalan

Radarriaunet co | Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP). Pengumuman ini mengungkap adanya pola pemerasan (extortion) yang terstruktur dan terkomando, yang diawali dengan ancaman pencopotan jabatan jika bawahan menolak membayar fee proyek.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers, memaparkan secara rinci kronologi dan sandi yang digunakan para tersangka untuk menutupi jejak permintaan uang haram tersebut.

Kronologi Kenaikan Fee 100 Persen

Kasus ini berpusat pada penambahan anggaran Tahun 2025 untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Riau. Anggaran yang semula hanya Rp 71,6 miliar naik drastis menjadi Rp 177,4 miliar, menciptakan selisih kenaikan sekitar Rp 106 miliar yang menjadi objek pemerasan.

Johanis Tanak menjabarkan alur tuntutan fee tersebut:

1. Awal Permintaan (Mei 2025): Sekretaris PUPR PKPP Riau, Ferry Yunanda (FRY), bertemu dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI di Pekanbaru untuk membahas kesanggupan pemberian fee. Besaran yang disepakati awal adalah 2,5% dari nilai kenaikan anggaran.
2. ?Intervensi Gubernur: Hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M. Arief Setiawan (MAS), yang bertindak merepresentasikan Gubernur AW. Atas perintah dari Gubernur, fee tersebut dinaikkan secara sepihak menjadi 5%.
3. Nilai Final: Kenaikan ini menggandakan fee yang harus diserahkan menjadi total Rp 7 miliar dari selisih anggaran yang naik.

Kenaikan fee sebesar 100% ini menunjukkan tingginya daya paksa dan kontrol yang dimiliki Gubernur Riau terhadap alokasi anggaran proyek.

Dua Sandi Korupsi: "Jatah Preman" dan "7 Batang"

Untuk memastikan kepatuhan dan menutupi tindak pidana, para tersangka menggunakan sandi khusus:

Tiga Tersangka dan Barang Bukti Rp 1,6 Miliar

Selain Gubernur AW dan Kepala Dinas MAS, KPK juga menetapkan Dani M. Nursalam (DAN), Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau, sebagai tersangka.

KPK berhasil menyita barang bukti dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mencapai Rp 1,6 miliar. Uang tersebut tidak hanya berbentuk Rupiah, tetapi juga mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat (USD) dan Poundsterling, yang mengindikasikan upaya pencucian uang atau penyamaran sumber dana.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti melalui pemeriksaan intensif, menegaskan bahwa dugaan korupsi ini melibatkan struktur komando tertinggi di pemerintahan Provinsi Riau.

(Igo)