APBD Pelalawan Turun Tajam Tahun 2026, Pemkab Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan dengan Strategi Baru

Radarriaunet | Pelalawan – Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, meskipun menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat menjelang tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian sejak Kementerian Keuangan mengeluarkan pemberitahuan resmi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh kabupaten/kota pada pekan pertama November 2025.

Di Pelalawan sendiri, penurunan TKD mencapai Rp277 miliar, sehingga total APBD yang semula diperkirakan sekitar Rp1,9 triliun harus direvisi menjadi kurang lebih Rp1,3 triliun. Situasi itu disampaikan langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Keuangan Daerah yang digelar di Auditorium Lantai II Kantor Bappeda Pelalawan pada Kamis (14/11/2025).

Pemkab Tidak Menunggu, Langsung Ambil Langkah Korektif

Dalam rapat yang dihadiri Sekda, para kepala OPD, camat, serta pejabat perencanaan dari seluruh kecamatan, Bupati Zukri meminta setiap perangkat daerah melakukan penyusunan ulang struktur anggaran sesuai standar efisiensi nasional.

“Kita harus bergerak cepat. Penurunan TKD memang cukup besar, tetapi bukan alasan untuk menghentikan program pembangunan. Yang melemah itu anggarannya, bukan semangat kita.” ujar Bupati.

Zukri menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan implikasi pengetatan anggaran negara untuk menyesuaikan kondisi fiskal nasional, khususnya akibat turunnya DBH sawit dan migas di tingkat nasional.

Program Pro-Rakyat Dipastikan Tetap Berjalan

Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah, Pemkab Pelalawan memastikan bahwa berbagai program prioritas yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat tidak akan tersentuh pemangkasan.

Program-program tersebut di antaranya:

Layanan berobat gratis di seluruh fasilitas kesehatan daerah, Bantuan bagi anak yatim dan keluarga kurang mampu, Dana insentif imam dan gharim masjid, Peningkatan kualitas sekolah negeri mulai dari TK hingga SMP, Penguatan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa, Program perbaikan gizi keluarga dan kesehatan ibu-anak.

“Ini komitmen yang tidak akan berubah. Yang menyentuh hajat hidup orang banyak tetap kami jalankan, apa pun kondisinya,” tegas Bupati Zukri.

Fokus Infrastruktur Tetap Dipertahankan

Kendati APBD berkurang drastis, Pemkab tetap mempertahankan pembangunan sejumlah infrastruktur penting yang sudah masuk dalam dokumen rencana kerja daerah. Di antaranya:

Peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten di kawasan Langgam, Bunut, dan Bandar Seikijang, Rehabilitasi jembatan penghubung antardesa, Penguatan sistem drainase di pusat-pusat permukiman, Penyediaan sarana air bersih di desa rawan kekeringan, Pengembangan fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau, area olahraga, dan gedung layanan masyarakat.

Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur tidak dapat ditunda karena merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Efisiensi Besar-Besaran dan Kolaborasi dengan Perusahaan

Dalam bagian lain rapat, Pemkab menekankan perlunya efisiensi struktural di semua OPD. Penghematan pada kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan non-esensial menjadi prioritas utama. Anggaran yang dipangkas dari kegiatan tersebut dialihkan ke sektor pelayanan dasar dan pembangunan strategis.

Selain efisiensi, Pemkab bersiap memperluas kerja sama dengan berbagai perusahaan besar—terutama yang bergerak di sektor perkebunan, energi, dan industri hilir.

“Pelalawan adalah pusat aktivitas ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini harus ikut membangun daerah. Kita perkuat sinergi untuk tahun depan, terutama melalui CSR dan kemitraan investasi,” jelas Zukri.

PAD Digenjot dengan Pendekatan Modern dan Digital

Pemkab Pelalawan juga menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sistem digital. Beberapa upaya yang disiapkan meliputi:

Optimalisasi pajak daerah berbasis digital, Penertiban objek pajak yang belum terdata, Revitalisasi aset daerah yang belum menghasilkan nilai tambah, Pemanfaatan potensi wisata dan ekonomi kreatif, Peningkatan retribusi layanan publik melalui sistem pembayaran online. 

Menurut Bupati, PAD yang kuat adalah kunci kemandirian fiskal Pelalawan di masa depan.

FITRA: Kebijakan Pelalawan Sangat Tepat

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai langkah yang diambil Pemkab Pelalawan sangat relevan, mengingat hampir seluruh daerah di Provinsi Riau juga mengalami penurunan pendapatan yang berkisar 20–21 persen pada tahun anggaran 2026.

FITRA mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam pengeluaran anggaran dan memastikan bahwa belanja daerah memberi dampak langsung pada kesejahteraan publik.

Ajakan untuk Bersatu Hadapi Masa Sulit

Di akhir sambutannya, Bupati Zukri mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga generasi muda Pelalawan, untuk ikut serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun daerah.

“Ini bukan hanya ujian anggaran, tetapi ujian kebersamaan. Meski fiskal menurun, Pelalawan tidak akan berhenti bergerak. Dengan semangat Tuah Negeri Seiya Sekata, kita akan tetap melangkah maju, bersama-sama,” tutupnya.

Dengan semangat kolaborasi, Pemkab Pelalawan menegaskan bahwa pembangunan 2026 tetap berjalan sesuai visi daerah: Pelalawan Maju, Mandiri, dan Menawan.
(ADV)