Harga Minyak Anjlok, Belanja Pemerintah Disunat Rp50 Triliun

Administrator - Kamis, 07 April 2016 - 20:48:23 wib

Sebagai konsekuensi berkurangnya penerimaan negara dari sektor migas, K/L diminta untuk memangkas anggaran belanjanya tahun ini.Gentur Putro Jati CNN

Jakarta (RRN) - Pemerintah akan memangkas anggaran belanja sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan nilai total Rp50,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Anjloknya harga minyak dunia menjadi alasan pemerintah harus memperketat pengeluaran tahun ini.

Awalnya pemerintah percaya diri memasang harga minyak Indonesia (ICP) di level US$50 per barel dalam APBN 2016. Namun pada kenyataannya, harga minyak dunia yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan ICP terus merosot. Hal itu membuat pemerintah melakukan penyesuaian ICP dalam Rancangan APBNP 2016 menjadi US$35 per barel, atau berkurang 30 persen yang tentu saja berdampak pada penerimaan negara dari industri minyak dan gas bumi (migas).

Akibat turunnya asumsi ICP, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyebut target penerimaan negara dari sektor migas tergerus Rp67,6 triliun. Terdiri dari pajak penghasilan migas berkurang Rp17 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas direvisi turun sebesar Rp50,6 triliun.

Sebagai konsekuensi berkurangnya penerimaan negara dari sektor migas, K/L diminta untuk memangkas anggaran belanjanya tahun ini.

“Rencananya belanja K/L itu turun dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Nah di dalam penurunan Rp45,5 trilun untuk belanja K/L, ada penghematan belanja K/L yaitu sebesar Rp50,6 triliun, tapi juga ada tambahan belanja untuk keperluan yang mendesak sebesar Rp5,2 triliun," ujar Bambang di kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (7/4).

Paksa Berhemat

Bambang mengungkapkan, guna menggapai target penghematan sebesar Rp50,6 triliun pemerintah akan menerapkan sejumlah skenario.

Pertama, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja operasional yang terdiri dari belanja perjalanan dinas; anggaran rapat; belanja jasa seperti pembayaran listrik, telepon, air, serta jasa lain, hingga pembangunan gedung baru.

Dari efisiensi ini, diharapkan anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp21,5 triliun untuk seluruh K/L.

"Kemudian sisanya kita harapkan dari efisiensi belanja lainnya, contoh belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor; belanja iklan; belanja modal non infrastruktur contohnya gedung/kantor; serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian," tuturnya.

Selain dua skenario tadi, pemerintah kata Bambang juga akan mengurangi belanja pos Bantuan Sosial atau Bansos.

Dari upaya ini, pemerintah optimstis bisa menghemat anggaran mencapai Rp29,1 triliun.

"Upaya penghematan dari belanja bansos serta kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang itu ternyata tidak mendesak dan bisa ditunda. Tentunya kita juga berharap ada penghematan dari hasil lelang, terutama hasil lelang proyek infrastruktur, kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini," kata Bambang.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menegaskan, ke depan belanja pemerintah akan berfokus pada program-program prioritas khususnya di sektor pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.

"Program-program prioritas itu penambahan cukup signifikan anggarannya, tapi ada sekian banyak kementerian penurunan anggarannya karena mereka itu bukan terlalu prioritas. Jadi itu, karena sesuai dengan perintah presiden money follow program, jadi ada 60 sekian persen mengalami penurunan anggaran, dan ada 17 Kementerian/Lembaga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama yang menjalankan program prioritas," cetus Sofyan.

gen cnn/ alex harefa

Berita Terkait