Jakarta Selatan di Balik Gemerlap: Ketika Kemajuan Kota Belum Sepenuhnya Menjangkau Warganya

Editorial

Radarriaunet | Jakarta — Jakarta Selatan kerap diposisikan sebagai etalase kemajuan Ibu Kota. Kawasan Sudirman dan SCBD dipenuhi gedung pencakar langit. Kuningan menjadi salah satu pusat perkantoran dan bisnis paling prestisius. TB Simatupang terus tumbuh sebagai koridor ekonomi baru. Nilai tanah dan properti di sejumlah kawasan bahkan mencapai angka yang sulit dijangkau sebagian besar masyarakat.

Namun, di balik kemewahan tersebut, terdapat wajah Jakarta Selatan yang jauh dari gambaran kawasan elite.
Di antara gedung-gedung tinggi dan pusat bisnis, masih ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan pangan, anak-anak yang menghadapi persoalan gizi, rumah yang membutuhkan perbaikan, pekerja dengan penghasilan tidak menentu, serta lingkungan sosial yang belum sepenuhnya aman bagi generasi muda.

Kontras inilah yang semestinya menjadi pertanyaan serius dalam melihat pembangunan Jakarta Selatan.
Jika sebuah wilayah disebut maju, mengapa masih ada warga yang belum mampu menikmati standar hidup yang layak?

STUNTING 14,9 PERSEN BUKAN SEKADAR ANGKA

Angka stunting yang disebut masih berada di kisaran 14,9 persen seharusnya tidak berhenti sebagai statistik kesehatan.
Stunting adalah salah satu indikator yang dapat membuka persoalan lebih besar mengenai kualitas kehidupan sebuah keluarga.

Ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan, persoalannya belum tentu hanya terletak pada makanan yang dikonsumsi anak. Jejak masalahnya bisa jauh lebih panjang: kesehatan ibu sejak masa kehamilan, kemampuan ekonomi keluarga, pola asuh, pendidikan orang tua, sanitasi, air bersih, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, pertanyaan pemerintah tidak boleh sebatas:
Berapa persen stunting berhasil diturunkan?

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Mengapa anak-anak tersebut mengalami stunting?
Apakah karena keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi? Apakah karena pengetahuan orang tua terbatas? Apakah lingkungan tempat tinggal tidak sehat? Apakah layanan kesehatan belum menjangkau kelompok paling rentan? Atau ada kombinasi berbagai persoalan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka persentase.
Sebab jika akar masalah tidak diselesaikan, program penanganan stunting berpotensi hanya menjadi intervensi jangka pendek.

KEMISKINAN TURUN, TETAPI KERENTANAN BELUM TENTU HILANG

Pernyataan bahwa angka kemiskinan menurun memang patut diapresiasi.
Tetapi pemerintah tidak boleh berhenti pada statistik.

Di balik angka kemiskinan terdapat pertanyaan yang lebih tajam: siapa yang masih tertinggal?
Di mana mereka tinggal?
Apa pekerjaan mereka?
Berapa penghasilan mereka?
Apakah pendapatannya tetap atau bergantung pada pekerjaan harian?
Apakah mereka memiliki jaminan sosial?
Bagaimana kondisi pendidikan anak mereka?

Dan yang tidak kalah penting: seberapa kuat keluarga tersebut menghadapi guncangan ekonomi?
Sebab seseorang dapat keluar dari garis kemiskinan secara statistik, tetapi tetap hidup dalam kondisi sangat rentan.

Kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan atau kebutuhan mendadak dapat membuat keluarga yang sebelumnya dianggap tidak miskin kembali terperosok.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya melihat berapa banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah juga harus mengukur seberapa banyak keluarga yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertahan hidup secara layak.

DI BALIK SCBD, ADA WARGA YANG MASIH BERJUANG DENGAN HUNIAN

Kontras pembangunan paling mudah terlihat dari persoalan hunian.
Di satu sisi, Jakarta Selatan memiliki kawasan properti dengan harga sangat tinggi. Apartemen, gedung perkantoran dan rumah mewah berdiri dengan nilai ekonomi yang fantastis.

Namun di sisi lain, masih terdapat warga yang menghadapi persoalan kualitas rumah dan lingkungan permukiman.

Kontradiksi tersebut memperlihatkan satu hal penting:
Tingginya nilai ekonomi sebuah wilayah tidak otomatis berarti seluruh penduduknya hidup sejahtera.
Program renovasi rumah tidak layak huni dan penataan kawasan pada 2026 tentu dapat menjadi instrumen penting.

Tetapi program tersebut harus diawasi secara serius.
Siapa yang mendapatkan bantuan?
Bagaimana penerima ditentukan?
Apakah keluarga paling rentan benar-benar menjadi prioritas?
Bagaimana kualitas hasil renovasi?
Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan?
Dan yang lebih penting, apakah rumah yang diperbaiki berada dalam lingkungan yang juga layak?

Sebab memperbaiki satu rumah tidak otomatis menyelesaikan masalah jika saluran air masih buruk, sampah menumpuk, sanitasi bermasalah atau kepadatan lingkungan tetap tinggi.

KAWASAN KUMUH BUKAN SEKADAR SOAL KEINDAHAN KOTA

Kawasan kumuh tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan estetika. Di dalamnya terdapat persoalan kesehatan, pendidikan, keamanan dan masa depan anak.

Anak yang tumbuh dalam lingkungan padat, minim ruang bermain, tidak memiliki ruang belajar yang memadai dan menghadapi tekanan ekonomi keluarga tentu menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan fasilitas lengkap.

Ironisnya, dua anak tersebut bisa saja tinggal hanya beberapa kilometer dari satu sama lain.
Satu berada dekat pusat bisnis dengan gedung-gedung bernilai triliunan rupiah.
Yang lain tumbuh dalam lingkungan dengan keterbatasan fasilitas dasar.
Inilah bentuk ketimpangan yang sering kali tidak terlihat dari laporan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, penataan permukiman tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana membuat Jakarta terlihat lebih rapi.

Tujuan akhirnya harus membuat kehidupan warga menjadi lebih baik.

PENDIDIKAN: JANGAN BIARKAN KEMISKINAN MENJADI WARISAN

Persoalan gizi anak dan kondisi ekonomi keluarga pada akhirnya akan bersinggungan dengan pendidikan..Anak dari keluarga rentan bisa menghadapi persoalan berlapis: kebutuhan gizi yang terbatas, lingkungan kurang sehat, fasilitas belajar yang minim dan orang tua yang harus bekerja sepanjang hari.
Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi serius:

Apakah semua anak Jakarta Selatan memulai kehidupan dengan kesempatan yang sama?
Apakah mereka memiliki ruang belajar?
Apakah tersedia fasilitas pendidikan tambahan bagi anak yang tertinggal?
Apakah orang tua memiliki waktu dan kemampuan untuk mendampingi?
Bagaimana dengan anak dari keluarga yang orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam?

Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan.
Tetapi jika seorang anak sejak awal sudah tertinggal dari sisi kesehatan, gizi, lingkungan dan akses pendidikan, maka perjuangannya untuk mengejar ketertinggalan menjadi jauh lebih berat.
Jika tidak diputus, kemiskinan dapat berubah menjadi persoalan antargenerasi.

PEKERJAAN: BEKERJA BELUM TENTU SEJAHTERA

Jakarta Selatan memang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi.
Namun keberadaan pusat bisnis tidak otomatis memberikan pekerjaan berkualitas bagi seluruh penduduk di sekitarnya.

Ada perbedaan besar antara memiliki pekerjaan dan memiliki pekerjaan yang mampu menjamin kehidupan layak.

Pekerja informal, pekerja harian, pedagang kecil, pengemudi, pekerja jasa dan kelompok berpenghasilan tidak tetap menghadapi risiko yang jauh lebih besar ketika terjadi guncangan ekonomi.

Karena itu, evaluasi kemiskinan harus dibarengi evaluasi kualitas pekerjaan.
Berapa banyak warga yang memiliki pekerjaan tetap?
Berapa banyak yang bekerja tanpa kepastian pendapatan?
Berapa banyak yang terlindungi jaminan sosial?
Dan berapa banyak keluarga yang akan langsung mengalami krisis jika pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan?

Pertanyaan tersebut penting karena kemiskinan tidak selalu terlihat dari rumah yang ditempati.
Ada keluarga yang secara statistik tidak miskin, tetapi setiap bulan hidup dalam kondisi nyaris tidak memiliki ruang untuk gagal.

BANSOS: MASALAHNYA BUKAN HANYA BESAR ANGGARAN

Bantuan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi kelompok rentan.
Tetapi efektivitas bansos tidak ditentukan hanya oleh jumlah anggaran.

Masalah terbesarnya justru berada pada ketepatan sasaran.
Apakah seluruh keluarga rentan telah terdata?
Apakah ada keluarga yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak masuk dalam sistem?
Apakah perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat segera diperbarui?
Dan apakah pengawasan distribusi berjalan efektif?

Data sosial ekonomi bersifat dinamis.
Keluarga yang hari ini masih mampu membayar kebutuhan pokok dapat berubah kondisinya setelah kehilangan pekerjaan.

Karena itu, sistem perlindungan sosial harus mampu bergerak mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.
Jangan sampai mereka yang paling membutuhkan justru menjadi kelompok yang tidak terlihat dalam data.

TAWURAN MENURUN, TETAPI AKAR MASALAH BELUM SELESAI

Persoalan ketimpangan juga dapat dibaca dari keamanan sosial anak muda.
Pada awal 2026, kepolisian melaporkan adanya penurunan kasus tawuran dalam Operasi Pekat Jaya, dari sekitar 60 kasus pada periode pembanding menjadi 35 kasus.

Penurunan tersebut menunjukkan adanya hasil dari upaya kepolisian.
Namun 35 kasus tetap bukan angka yang boleh diabaikan.

Tawuran tidak seharusnya semata-mata dilihat sebagai persoalan penegakan hukum.
Di belakangnya bisa terdapat persoalan pergaulan, pengawasan keluarga, pendidikan, lingkungan, minimnya aktivitas positif serta keterbatasan ruang publik bagi anak muda.

Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan patroli dan penindakan.
Anak muda membutuhkan ruang olahraga.
Mereka membutuhkan ruang kreativitas.
Mereka membutuhkan komunitas.
Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkembang.

Ketika ruang positif tidak tersedia, ruang negatif dapat mengambil alih.
Maka pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial.

PERTANYAAN BESAR UNTUK PEMERINTAH

Jakarta Selatan tidak sedang kekurangan simbol kemajuan.
Yang perlu dibuktikan adalah apakah kemajuan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gedung pencakar langit dapat menjadi simbol pertumbuhan ekonomi.
Nilai properti dapat menjadi indikator kekuatan pasar.
Kawasan bisnis dapat menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi.
Tetapi semua itu belum cukup untuk menyatakan sebuah wilayah benar-benar maju.

Kemajuan harus terlihat dari anak yang tumbuh sehat.
Dari keluarga yang memiliki rumah layak.
Dari pekerja yang mendapatkan penghasilan memadai.
Dari anak sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan.
Dari keluarga rentan yang mendapatkan perlindungan.
Dan dari lingkungan yang aman bagi generasi muda.

Karena itu, angka stunting 14,9 persen harus menjadi alarm. Penurunan kemiskinan harus dibarengi dengan penguatan kelompok rentan. Program renovasi rumah harus transparan dan tepat sasaran. Bansos harus menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Dan penanganan tawuran harus menyentuh akar persoalan sosial.

JAKARTA SELATAN HARUS MENJAWAB: SIAPA YANG TERTINGGAL?

Pada akhirnya, persoalan Jakarta Selatan bukan sekadar apakah wilayah ini berkembang.

Jakarta Selatan jelas berkembang.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Siapa yang ikut menikmati perkembangan tersebut?
Dan siapa yang masih tertinggal?

Jika pusat bisnis tumbuh tetapi anak-anak masih mengalami persoalan gizi, maka pembangunan harus dievaluasi.
Jika harga properti melonjak tetapi masih ada keluarga yang tinggal di rumah tidak layak, maka pemerataan harus dipertanyakan.

Jika angka kemiskinan turun tetapi sebagian keluarga tetap hidup tanpa kepastian pendapatan, maka kerentanan ekonomi harus diperhitungkan.

Jika kasus tawuran turun tetapi anak muda masih kekurangan ruang aman dan ruang produktif, maka pekerjaan rumah sosial belum selesai.

Jakarta Selatan tidak boleh hanya dinilai dari apa yang terlihat dari jendela gedung pencakar langit.
Sebab di balik gedung-gedung tinggi itu terdapat kampung, gang sempit, rumah keluarga pekerja, anak-anak yang sedang tumbuh dan warga yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupan.

Di situlah wajah pembangunan yang sesungguhnya diuji.
Bukan pada seberapa tinggi gedung yang berdiri.
Bukan pada seberapa mahal harga tanah.
Bukan pula pada seberapa besar investasi yang masuk.
Melainkan pada satu pertanyaan paling mendasar:
Apakah seorang anak yang lahir dari keluarga paling rentan di Jakarta Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan layak dan hidup aman?

Jika jawabannya belum, maka pekerjaan pembangunan Jakarta Selatan masih jauh dari selesai.[]