Penertiban Bangunan Liar di Bukit Suligi Tunggu Intruksi Bupati Rohul

Administrator - Kamis,01 Oktober 2015 - 12:14:34 wib
Penertiban Bangunan Liar di Bukit Suligi Tunggu Intruksi Bupati Rohul
Puluhan bangunan liar masih berdiri di kawasan hutang lindung Bukit Suligi. Langkah penertiban lanjutan menunggu intruksi Bupati Rohul./FOTO: riauterkini

PASIRPANGARAIAN (RRN) - Tim gabungan dari Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Rohul, TNI dan Polri, sementara waktu menghentikan aktivitas penertiban puluhan bangunan liar di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Bukit Suligi. Penghentian sementara penertiban puluhan bangunan liar diduga karena adanya protes dari pemilik bangunan di Bukit Suligi.


Sebelumnya, Kapolsek Tandun AKP Artisal juga meminta agar penertiban bangunan liar dihentikan sementara karena untuk menjaga ketertiban umum menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2015. "Kami masih menunggu intruksi dari Pak Bupati (Achmad), kalau beliau bilang go, kami juga go," ujar Kepala Dishutbun Rohul Sri Hardono melalui Sekretaris Dishutbun Rohul Arie Ardian, Rabu (30/9/15).


Menurut Arie Ardian, soal penertiban terhadap sekira 31 bangunan liar lagi, dinas belum mengetahui persis, apakah akan dilakukan menjelang atau selesai Pilkada serentak. "Tapi puluhan bangunan liar tetap akan ditertibkan," tegas Arie kepada awak media.
Arie mengungkapkan sebelumnya ada sekira 36 bangunan liar berdiri di KHDTK Bukit Suligi, baik pondok hingga bangunan rumah semi permanen dan permanen. Sedikitnya lima bangunan sudah ditertibkan oleh petugas gabungan. Sekira 31 bangunan liar lagi yang akan ditertibkan.


Saat penertiban bangunan liar, Kamis 6 Agustrus 2015, tim gabungan sempat kewalahan, karena ratusan warga datang ke lokasi. Untuk menjaga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penertiban dihentikan sementara waktu. Sebelumnya, tokoh adat di Kecamatan Tandun juga menyarankan Pemkab Rohul merelokasi warga di Bukit Suligi ke tempat lain sebelum dilakukan penertiban. Pasalnya, warga tinggal di kawasan hutan negara karena telah membeli lahan tersebut. Bahkan, beberapa warga sudah mengantongi surat hak milik dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar. (teu/rtc)