Perkuat Implementasi Perda Pesantren, Ayat Cahyadi Desak Pemprov Riau Beri Insentif Pajak di Momen Hari Santri

Radarriaunet | Pekanbaru - Anggota DPRD Provinsi Riau, Ayat Cahyadi, memanfaatkan momentum Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar segera mengambil langkah konkret dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Perda yang telah disahkan ini dinilai sebagai landasan hukum yang kuat bagi Pemprov untuk meningkatkan dukungan terhadap pondok pesantren di Riau, yang selama ini banyak berkontribusi besar dalam pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda.

Menurut Politisi PKS ini, dukungan pemerintah terhadap pesantren tidak boleh hanya bersifat seremonial atau sekadar bantuan pembangunan fisik. Ayat Cahyadi secara spesifik menekankan pentingnya kebijakan yang mampu meringankan beban operasional pesantren, salah satunya adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Dengan adanya Perda pesantren ini, semakin menguatkan dasar hukum bagi pemerintah untuk hadir membantu. Salah satu bentuk insentif yang sangat wajar adalah pembebasan PBB," tegas Ayat di Pekanbaru, seraya menyoroti peran sosial pesantren.

Ia menjelaskan, sekitar 40 persen dari total pesantren di Riau turut serta menampung dan mendidik anak-anak yatim serta siswa dari keluarga kurang mampu. Kontribusi besar ini, kata Ayat, merupakan wujud "jihad pendidikan" yang sangat membantu tugas pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya dimaknai sebagai pengingat perjuangan ulama dan santri melawan penjajahan, tetapi juga sebagai momentum evaluasi bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat peran pesantren.

"Pesantren berperan vital dalam menjaga moral dan karakter generasi muda. Pemerintah harus mewujudkan Perda ini dengan kebijakan nyata, agar pesantren di Riau semakin mandiri dan mampu mengatasi tantangan operasional yang seringkali berat," tutupnya, mendesak agar implementasi Perda Pondok Pesantren segera direalisasikan sepenuhnya.

[]