Kawulo Alit Mendesak Presiden Prabowo: Bersihkan Mafia Pajak dan Bea Cukai! Pengakuan Mengejutkan Menkeu Jadi Pemicu

Radarriaunet | Jakarta - Kontroversial Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai budaya perlindungan terhadap oknum aparat pajak dan bea cukai yang menyeleweng di masa lalu, demi menjaga stabilitas pendapatan negara, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

 Menanggapi pengakuan yang terekspos dari hasil pertemuan tertutup Menkeu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menyerukan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dan segera memanggil Jaksa Agung untuk menindak para pelaku.

Pengakuan Menkeu Membongkar Borok Lama

Dalam sebuah acara media, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa praktik penyelewengan di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kerap dilindungi. Logika yang dipakai, menurut Purbaya, adalah agar pemrosesan hukum tidak "mengganggu" target penerimaan pajak dan bea cukai yang telah ditetapkan. Praktik ini, disinyalir telah berlangsung puluhan tahun, menciptakan budaya impunitas yang justru merusak integritas lembaga dan menghambat reformasi birokrasi di sektor keuangan negara.

"Ini realitas kebobrokan tata kelola perpajakan dan bea cukai sebagai penerimaan pendapatan negara di kementerian keuangan selama puluhan tahun," ujar dr. Ali Mahsun ATMO, yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL di Indonesia, Minggu (2/11/2025).

Kerugian Negara Triliunan dan Ancaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dr. Ali Mahsun menegaskan bahwa kebobrokan ini berdampak langsung pada hilangnya potensi pendapatan negara yang sangat besar. Menurutnya, potensi kerugian (atau loss) dari sektor pajak dan bea cukai akibat mafia dan penyelewengan diperkirakan mencapai Rp 2.000 hingga Rp 2.500 triliun per tahun.

"Akibatkan potensi pendapatan pajak dan bea cukai Indonesia loss sebesar Rp 2000-2500 trilyun per tahun. Menjadi determinator tax ratio tidak beranjak naik 9-10 persen," imbuhnya.

Dokter ahli kekebalan tubuh ini meyakini, jika sektor perpajakan dan bea cukai dapat dibersihkan secara total dari praktik korupsi dan mafia, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen atau bahkan dua digit di atas 10 persen akan berada di depan mata. Peningkatan penerimaan negara yang signifikan inilah yang dinilai akan menjadi kunci bagi akselerasi ekonomi nasional.

Desakan KAI kepada Presiden Prabowo

Atas nama "kawulo alit" (rakyat kecil), pelaku ekonomi rakyat, PKL UMKM, dan generasi penerus bangsa, KAI dengan tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto. Desakan utamanya adalah agar Presiden segera memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin.

KAI menuntut agar Jaksa Agung segera mengambil tindakan hukum berupa penangkapan terhadap aparat pajak dan bea cukai yang terbukti menyeleweng, dan hasil penindakan tersebut diumumkan secara transparan kepada masyarakat luas.

"Ini saatnya tiba Indonesia cuci piring dan menyapu halaman nusantara gapai negara maju, adil, makmur dan adidaya 2045. Waktunya datang memasuki era baru, era keadilan Indonesia," tutup dr. Ali Mahsun, menekankan bahwa momentum bersih-bersih ini adalah langkah krusial menuju Indonesia Emas 2045.

Pengakuan Menkeu Purbaya membuka babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga vital keuangan negara, sementara desakan dari KAI mencerminkan harapan publik yang mendalam akan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Langkah Presiden Prabowo selanjutnya akan menjadi penentu keberhasilan "cuci piring" di sektor pajak dan bea cukai.

(igo)