Titik Balik Perlindungan PMI: Menuntaskan PR Koordinasi Lintas Kementerian

EDITORIAL

Radarriau net | ?Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pelayanan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, dan Menteri Luar Negeri (Kemenlu), Sugiono, pada 16 Oktober 2025, patut dicatat sebagai momentum historis. Kerja sama ini secara tegas menandai upaya serius pemerintah untuk mengakhiri fragmentasi birokrasi yang selama ini menjadi salah satu musuh terbesar dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Indonesia memiliki jutaan "pahlawan devisa" yang sumbangsihnya terhadap perekonomian tak terbantahkan. Namun, ironisnya, status heroik tersebut seringkali berbanding terbalik dengan kerentanan yang mereka hadapi. Mulai dari kasus gaji ditahan, jam kerja berlebihan, kekerasan fisik, hingga kasus perdagangan manusia yang berujung tragis, semua menunjukkan adanya lubang besar dalam sistem pelindungan.

Melampaui Sekadar Janji

Inti permasalahan selama ini terletak pada ketidakselarasan antara kewenangan dan kehadiran. KemenP2MI memiliki mandat utama untuk perlindungan, namun jangkauannya terhenti di batas negara. Sebaliknya, Kemenlu, melalui Perwakilan RI (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal), memiliki kehadiran fisik di negara penempatan, namun terkadang kurang memiliki akses data dan pemahaman mendalam mengenai sistem penempatan yang dikelola KemenP2MI di dalam negeri.

MoU yang baru ditandatangani ini berusaha menjembatani celah tersebut. Poin-poin kerja sama, terutama Integrasi Data antara SiskoP2MI dan Peduli WNI, adalah terobosan fundamental. Data yang akurat dan real-time adalah senjata terpenting dalam upaya pelindungan. Bagaimana mungkin seorang diplomat dapat memberikan advokasi hukum yang efektif jika ia tidak memiliki akses cepat ke data kontrak kerja, status agensi pengirim, atau riwayat pendataan PMI tersebut? Integrasi ini harus segera direalisasikan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
Selain itu, Sinkronisasi Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas SDM juga menjadi krusial. Tidak cukup data terintegrasi, jika petugas di lapangan—baik dari unsur diplomatik maupun atase ketenagakerjaan—tidak memiliki standar prosedur dan pemahaman hukum yang seragam. Kerja sama ini harus menghasilkan Standard Operating Procedure (SOP) tunggal yang wajib ditaati, menghilangkan ego sektoral dan praktik 'lempar bola' tanggung jawab dalam penanganan kasus.

Tantangan yang Menghadang
?Meski optimisme menyertai penandatanganan ini, tantangan implementasi tetap besar. Pertama, PMI Non-Prosedural. Jutaan warga negara kita masih berangkat melalui jalur ilegal, di luar radar SiskoP2MI dan Kemenlu. Kerja sama ini harus diperluas secara vertikal hingga ke tingkat pemerintah daerah untuk menutup celah dan memberantas praktik calo ilegal yang merusak sistem. Perlindungan sejati baru tercapai jika pemerintah mampu membuat jalur penempatan legal menjadi "Mudah, Murah, Cepat, dan Aman", sebagaimana tuntutan yang sering disuarakan.

Kedua, Kualitas SDM. Perjanjian ini harus memastikan bahwa penempatan PMI tidak lagi didominasi oleh pekerja di sektor domestik yang rentan, melainkan bergeser ke sektor formal dan terampil. Sinergi KemenP2MI-Kemenlu harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan jejaring diplomatik dalam membuka akses pasar kerja profesional di luar negeri, diiringi dengan peningkatan sertifikasi kompetensi PMI di dalam negeri.

Kepercayaan Negara di Tangan Sinergi

Kesuksesan MoU ini bukan diukur dari meriahnya acara penandatanganan, melainkan dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh Juminah di Hong Kong, Tono di Taiwan, atau Siti di Timur Tengah. Negara harus menepati janjinya untuk melindungi warganya.

MoU P2MI dan Kemenlu ini adalah janji politik yang harus ditagih. Ini adalah titik balik di mana koordinasi lintas kementerian yang selama ini hanya menjadi wacana, kini harus menjadi aksi nyata. Sinergi ini adalah harapan terakhir untuk mengembalikan kepercayaan para pahlawan devisa kepada negara yang mereka bela dengan keringat dan air mata. Pemerintah tidak boleh gagal dalam implementasi janji ini.
 

[]