Sinergi Pendidikan-Kesehatan: Pemkab Rohil dan UNPRI Teken MoU Perkuat Layanan Spesialis dan SDM Kesehatan

Radarriau net | BaganSiapiapi– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) untuk mengatasi krisis tenaga medis spesialis dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kesehatan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di akhir pertemuan.

Perkuat Layanan Katastropik, UNPRI Diminta Kirim Dokter Jantung

Langkah utama kemitraan ini berfokus pada penguatan layanan kesehatan di RSUD Pratomo, yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai Pengampu Layanan Penyakit Katastropik untuk wilayah tersebut, mencakup kasus kanker, jantung, dan urologi.

Pemkab Rohil mendesak UNPRI agar segera memberikan dukungan vital berupa penyediaan tenaga medis spesialis, terutama dokter jantung. Menanggapi kebutuhan mendesak ini, UNPRI memberikan respons positif dengan membuka pintu bagi dokter umum di Rokan Hilir untuk melanjutkan pendidikan melalui skema Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Program ini juga mencakup Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) yang menawarkan kesempatan beasiswa penuh dari Kementerian Kesehatan.

Fleksibilitas Kuliah dan Angsuran Biaya: Usulan BKPSDM untuk ASN

Di sisi lain, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dengan regulasi kepegawaian terbaru.

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menekankan bahwa setiap peningkatan kualitas ASN, termasuk tenaga kesehatan, harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tantangan Regulasi Wajib Dinas 10 Tahun

Yulisma secara khusus mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (4) PP No. 6 Tahun 2024, Calon PNS atau PPPK yang sudah menerima nomor induk wajib melaksanakan tugas di instansi asalnya paling singkat 10 tahun. Pelanggaran, seperti pengajuan pindah sebelum masa dinas tersebut berakhir, akan dianggap sebagai pengunduran diri. Ia juga mewajibkan ASN yang mengambil studi lanjutan (magister/doktoral) untuk mengantongi izin belajar dari BKPSDM.

Dukungan Skema Kuliah Fleksibel dan Angsuran

Guna memfasilitasi ASN yang memiliki beban kerja padat, BKPSDM berharap UNPRI dapat menyediakan sistem perkuliahan yang fleksibel, seperti pola daring atau Zoom yang dijadwalkan pada Sabtu dan Minggu.

Selain itu, Yulisma mengusulkan agar mekanisme pembayaran biaya pendidikan dapat diringankan melalui skema angsuran bertahap (misalnya \text{Rp}5 juta per bulan dari total \text{Rp}30 juta per semester). Usulan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan minat ASN, juga membuka peluang kolaborasi pembiayaan dengan CSR perusahaan.

BKPSDM Rohil berkomitmen untuk menyiapkan regulasi dan administrasi terkait penyesuaian ijazah dan jabatan ASN setelah lulus, termasuk pengusulan ke BKN.

 Hilir menegaskan dukungan penuh Pemkab terhadap inisiatif kerja sama ini, mencakup fasilitasi administrasi, penyediaan lahan, hingga dukungan kebijakan.

"Kami berharap Universitas Prima Indonesia dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memperkuat layanan pendidikan tinggi, terutama di bidang kesehatan. Semoga sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah pesisir kami," tutup Bupati.

Pertemuan penting yang menggarisbawahi komitmen bersama ini ditutup dengan penandatanganan MoU dan pertukaran cenderamata. []