Program Wardan Tingkatkan Kualitas Masyarakat Melalui Koordinasi PKH

Administrator - Senin,21 Oktober 2019 - 11:03:42 wib
Program Wardan Tingkatkan Kualitas Masyarakat Melalui Koordinasi PKH
Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Drs HM Wardan MP Menyampaikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Launching Labelisasi serta Graduasi Mandiri KPM PKH Tahun 2019. Foto: Bic

RADARRIAUNET.COM: Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Launching Labelisasi serta Graduasi Mandiri KPM PKH Tahun 2019, di aula salah satu hotel yang ada di Tembilahan, Kamis (17/10/19).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Hal ini sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007, dengan PKH.

Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini, terbukti cukup berhasil didalam menanggulangi kemiskinanan dihadapi negara-negara pelaksanaan program tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Dalam momen tersebut, Bupati menyerahkan labelisasi KPM PKH dan piagam penghargaan untuk KPM graduasi mandiri. Bupati memanfaatkan momen tersebut menginformasikan dan mensosialisasikan tentang PKH. Selain itu dirinya juga ingin mensinergikan PKH itu, dengan program-program yang telah disusun melalui kebijakan-kebijakan Pemkab Inhil.

“Dalam rangka mewujudkan visi-misi yang sudah ditetapkan selama periode ini. Tentu, dalam rangka realisasi RPJMD yang kita tetapkan titik beratnya ada di pengembangan ekonomi kerakyatan, agar potensi yang ada di Inhil ini dapat termaksimalkan. Diolah, dikelola secara maksimal. Dan tentunya untuk mengolah perlunya sinergitas terhadap program-program yang ada,” urai Bupati.

Pemimpin Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini berharap agar PKH dapat memberikan support dan bantuan dalam rangka percepatan program-program Pemkab Inhil. Dengan kolaborasi, menurutnya, program yang digawangi Dinas Sosial (Dinsos) tersebut akan terwujud yang disinergikan dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.
Kepala Dinas Sosial Inhil mengatakan, data dari penerima PKH yang dulunya di update berjumlah 18.337, untuk sekarang sudah berkurang menjadi 17.686 keluarga. “Ini jelas merupakan rapat koordinasi yang terakhir, karena PKH ini datanya akan terus update dari seluruh kecamatan," kata Kepala Dinsos Inhil Syaifuddin.

Ia mengatakan, pelaksanaan ini juga sekaligus mengevaluasi program PKH yang sudah  terlaksana. Bahwa ini sesuai dengan arahan dari Bupati Inhil seluruh pendamping PKH memberikan lebel setiap rumah yang menjadi peserta PKH. Dan jikalau, ada salah satu masyarakat peserta PKH tidak bersedia rumahnya diberi lebel maka dikeluarkanya dari peserta PKH.

“Mudah-mudahan dengan pemasangan lebel tersebut dapat terealisasi dengan baik dan masyarakat bisa menyadari yang benar-benar membutuhkan PKH ini dan juga memberikan suatu tanda bagi masyarakat maupun dan tidak mampu. Sehingganya terdata,” ujarnya, dilansir beritainhil.com.
Syaifuddin juga mengatakan bagi masyarakat yang sadar ataupun telah merasa mampu dan mengundurkan diri sebagai peserta PKH maka akan diberikan suatu penghargaan langsung dari Bupati Inhil, atas secara mandiri dan sadar bahwa PKH inipun tidak berhak lagi menerima. Dikatakannya, data dari penerima PKH yang dahulunya di update berjumlah 18.337, untuk sekarang sudah berkurang menjadi 17.686 keluarga.  

Di Tahun 2019 ini, Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH memasuki tahun ke-12. PKH telah dimulai tahun 2007 silam, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai upaya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, program ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terus berlangsung hingga kini. PKH adalah bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Pada saat peluncurannya, banyak yang melihat PKH sebagai sebuah kelanjutan subsidi kepada masyarakat, atau sebut saja program Subsidi Langsung Tunai (BLT). Saat itu tujuan pemberian BLT dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan  daya belinya. Maklum saja, penyesuaian kenaikan harga BBM saat itu memicu kenaikan harga barang dan ditakutkan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat, terutama kalangan tidak mampu. PKH berbeda dengan BLT.

Program Keluarga Harapan dibangun sebagai sebuah sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Programnya pun spesifik. KPM diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam hal pendidikan dan  kesehatan.
Jadi, boleh dikatakan tujuan umum pelaksanaan PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan  sosial.  Melalui PKH, pemerintah memperlihatkan keberpihakannya untuk mendorong terciptanya kualitas hidup yang layak bagi keluarga  miskin.
 

PKH sebagai pelindung sosial.

Dalam jangka pendek, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dalam hal ini, PKH menjalankan peran sebagai sebuah pelindung sosial terhadap masyarakat miskin.

Publikasi yang diterbitkan oleh Bank Dunia (artikelnya dapat dibaca di sini) pun mendukung pelaksanaan PKH. Bank  Dunia menilai PKH sukses sebagai Social Assistance Program atau program bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Bank Dunia mendukung kebijakan pemerintah melakukan ekspansi PKH agar dapat menjangkau seluruh keluarga miskin di tanah air.

Bantuan tunai yang diterima KPM melalui PKH ini juga turut mendorong tingkat konsumsi di masyarakat. Jadi secara tidak langsung, pelaksanaan KPM turut mendorong perputaran roda ekonomi dari sisi konsumsi.
 

Harapan Jangka Panjang

Secara jangka pendek, PKH boleh dikatakan sukses menjadi penunjang bagi masyarakat miskin, khususnya KPM. Tujuan dari PKH untuk mengentaskan kemiskinan ini sendiri merupakan harapan jangka panjang yang ingin dicapai.  Hanya saja, untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, PKH tidak dapat berdiri sendiri.
Walau banyak kebaikan yang telah dihasilkan oleh PKH, tapi sayangnya belum dapat menyentuh akar persoalan untuk memutus rantai kemiskinan. Memang betul, PKH memberikan bantuan terkait akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tapi, selain itu belum dapat mengubah penghidupan bagi keluarga miskin.

PKH Butuh Program Pendamping

Ibaratnya, bantuan atau perlindungan sosial yang disediakan PKH berfungsi sebagai selimut (social blanket) yang memberikan "kenyamanan" bagi keluarga miskin. Tapi belum menyentuh akar permasalahan mereka.
Yang menjadi berbahaya bila mereka kemudian terlalu nyaman dengan PKH. Imbasnya ,timbul ketergantungan terhadap program tersebut. Jadi memang masih panjang jalan untuk memutus rantai kemiskinan tersebut. Tapi hal tersebut dapat dicapat dengan keyakinan serta kerja keras.

Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk melengkapi Program Keluarga Harapan agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai.
Pertama, masyarakat miskin harus memperoleh pendampingan dan pemberdayaan. Porsi pendampingan sudah diberikan dari Kementerian Sosial. Hanya saja, masih bisa disempurnakan lagi dengan mengundang partisipasi relawan di masyarakat. Pendampingan ini untuk memastikan dana yang diterima dipergunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan serta bagi keluarga miskin. Hal ini penting, agar yang menerima KPM benar-benar keluarga miskin yang butuh bantuan. Pendampingan juga akan menggali akar permasalahan dalam KPM yang didampinginya. Sehingga, muncul solusi yang tepat bagi KPM tersebut.
Selain pendampingan, KPM juga butuh pemberdayaan. Melalui pemberdayaan ini, akan tergali potensi yang dapat dikembangkan untuk mengangkat mereka dari keterpurukan. Sejatinya, walaupun miskin, mereka tetap memiliki kapasitas dan potensi .

Pendampingan dan pemberdayaan ini juga tak kalah pentingnya. Kegiatan ini dapat menguatkan dan mengangkat mental KPM untuk bangkit. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya nyata pemerintah bersama-sama masyarakat miskin mencapai kehidupan yang layak.
Kedua, butuh modal dan "kail". Potensi yang tergali dari kegiatan pendampingan serta pemberdayaan KPM berlanjut dengan penguatan mereka melalui berbagai pelatihan. Dari pelatihan, mereka seolah diberikan "kail" berupa keterampilan yang baik. Setelah itu, dapat dilakukan penyaluran ke sentra-sentra produksi, atau pun pembentukan sentra-sentra baru untuk mengoptimalkan potensi mereka.

Sebagai contoh, sebut saja dari kegiatan pemberdayaan ada yang memiliki potensi sebagai juru masak. Bisa saja mereka dibekali dengan pelatihan untuk memperdalam kemampuan mereka dalam memasak dan menata makanan. Kemudian dari pelatihan tersebut dapat disalurkan ke tempat yang membutuhkan, atau diberikan modal untuk mendirikan usaha restoran mereka sendiri.  

Contoh lainnya, sebut saja di suatu wilayah ada beberapa KPM yang memiliki potensi mengembangkan limbah kayu yang banyak ditemukan di daerahnya. Bisa saja kemudian dikembangkan sentra produksi pengolahan limbah kayu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi
Masing-masing usaha dan sentra produksi ini kemudian terus dipantau agar terus berkembang. Sehingga pada waktunya nanti, mereka dapat keluar dari Program Keluarga Harapan sebagai keluarga yang telah naik tingkat kehidupannya secara riil.
PKH diharapkan mampu memberikan  bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin. Gunanya untuk menjamin akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Banyak hal positif telah dicapai. Hanya saja, sebagai alat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, PKH butuh program pendamping yang akan membawa pemerintah mencapai tujuan tersebut.

Pendampingan dan pemberdayaan KPM serta pemberian keterampilan dan modal menjadi hal penting untuk melengkapi PKH. Karena bila tidak didukung melalui program-program pendamping, KPM menjadi bergantung pada dana yang sebenarnya hanya bersifat sementara ini.
Bila penerima semakin banyak, dan tingkat kebergantungan juga tinggi, pada akhirnya justru akan menjadi beban bagi pemerintah. Selain itu juga akan menjauhkan pemerintah dari targetnya mengentaskan kemiskinan serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

RR/KPC/AV