Kontroversi "Ratu MBG" Sulawesi Selatan: Respons BGN, Dukungan Pejabat, dan Sorotan Publik

Radarriaunet | Jakarta - Polemik seputar 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan yang dikelola oleh Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, memunculkan reaksi berlawanan dari berbagai pihak. Di satu sisi, ada pujian dan dukungan, namun di sisi lain kritik tajam terkait dugaan monopoli dan konflik kepentingan tetap mengemuka.

Sosok Yasika Aulia Ramadhani: "Ratu MBG" Usia 20 Tahun

Yasika Aulia Ramadhani, yang dijuluki "Ratu MBG" oleh media, menjadi sorotan karena usianya yang masih muda (20 tahun) namun telah menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group dan mengelola puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Sulsel.

• Jejak Keberhasilan: Yasika menyatakan bahwa Yasika Group memulai operasi MBG di Sulsel sejak 6 Januari 2025 sebagai pelopor. Ia menyebut program ini merupakan wujud komitmen untuk mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa.
• Dampak Ekonomi: Dapur-dapur MBG yang dikelolanya disebut telah menggerakkan ekonomi lokal, menekan pengangguran, dan memastikan pasokan bahan baku dipasok dari petani, peternak, dan pekebun di daerah setempat. Total penerima manfaat di Sulsel diklaim mencapai sekitar 60 ribu orang.

Respons dan Dukungan dari Pejabat Daerah dan Pusat

Meskipun dikritik publik, pengelolaan 41 dapur MBG oleh Yasika Group mendapat apresiasi dari beberapa pejabat tinggi.

1. Kepala BGN: Menganggap sebagai "Investasi" dan "Pahlawan"
   • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, justru mengapresiasi kontribusi Yasika Group. Ia menyebut pihak-pihak yang berani membangun dapur MBG secara mandiri dan cepat sebagai "pahlawan" dan "pejuang merah putih" yang membantu mewujudkan program strategis pemerintah dalam waktu singkat.
   • Dadan menganggap pendirian dapur dalam jumlah besar ini sebagai "investasi" untuk gizi anak-anak, berfokus pada hasil positif berupa layanan gizi yang terdistribusi.
   • Terkait aturan batasan 10 dapur per yayasan, Dadan menjelaskan bahwa proses seleksi mitra dilakukan melalui portal resmi dan bersifat profesional berdasarkan kelengkapan administrasi, tanpa melihat latar belakang pendaftar. Ia juga mengakui bahwa aturan yang berlaku saat itu belum secara ketat membatasi satu pihak untuk menggunakan banyak yayasan ( multiple nominees) untuk pendaftaran.
2. Wakil Gubernur Sulsel: Kontribusi Nyata Pejabat
   • Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati, secara terbuka memuji kontribusi besar Yasika Group. Ia bahkan menyebut, "Ini kontribusi nyata Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud dalam membangun ekonomi daerah," secara implisit mengaitkan program MBG dengan peran politik ayahnya.
3. Respons dari DPR RI:
   • Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi isu ini setelah viral di media sosial. Ia menyatakan bahwa kasus ini akan "kita tertibkan", mengindikasikan bahwa partainya akan mengambil tindakan pengawasan atau penertiban, meskipun publik masih menunggu realisasi dari pernyataan tersebut.

 Celah Regulasi: Batasan dan Mekanisme Pendaftaran

Satu poin kunci yang menjadi dasar pembenaran BGN adalah adanya celah dalam regulasi lama terkait pendaftaran SPPG.

• Mekanisme Pendaftaran: Pendaftaran sebagai mitra BGN dilakukan berbasis yayasan melalui portal online. Hal ini membuat BGN secara formal hanya mengetahui nama yayasan, bukan pemilik atau afiliasi politik di baliknya, sehingga sulit mendeteksi potensi konflik kepentingan sejak awal.
• Batasan Yayasan: BGN menegaskan bahwa satu yayasan memang dibatasi hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur MBG di provinsi yang sama. Adanya 41 dapur yang berafiliasi dengan satu kelompok menunjukkan dugaan kuat bahwa Yasika Group mendaftarkan SPPG melalui lebih dari empat yayasan yang berbeda untuk mengakali batasan tersebut.

Tindakan Lanjutan BGN dan Tantangan Akuntabilitas

Meskipun tidak menghentikan operasional, BGN berjanji akan melakukan perbaikan sistem.

• Pengetatan Aturan Baru: BGN berkomitmen untuk menegakkan dan memperketat aturan ke depan, kemungkinan dengan memasukkannya dalam Petunjuk Teknis (Juknis) agar batasan kepemilikan menjadi lebih efektif dan transparan.
• Evaluasi Kinerja: Pihak BGN akan tetap melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja seluruh dapur. Jika dapur terbukti berjalan dengan baik dan sesuai standar, operasionalnya akan dipertahankan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program bantuan sosial berskala besar, serta perlunya mekanisme verifikasi yang lebih mendalam untuk mencegah moral hazard dan konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik dan keluarganya.

(Red)