Tuntasnya APBD-P 2025 Bengkalis Diiringi Tantangan Berat APBD 2026 Akibat Anjloknya Dana Transfer Pusat

Radarriaunet | ?Bengkalis– Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil merampungkan seluruh proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, menyusul turunnya hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau. Keberhasilan ini menjadi penutup periode perencanaan fiskal 2025 sekaligus menandai dimulainya fase krusial persiapan administrasi untuk penyusunan APBD Induk Tahun Anggaran 2026.

Proses APBD-P 2025 Tuntas dan Siap Dieksekusi

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis, atau pejabat terkait (sebutkan nama pejabatnya jika ada), mengonfirmasi bahwa dokumen APBD Perubahan 2025 telah memenuhi seluruh koreksi dan catatan dari Pemerintah Provinsi Riau. Proses evaluasi ini merupakan tahapan wajib untuk memastikan keselarasan dan kepatuhan anggaran daerah terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Dengan rampungnya evaluasi dan ditindaklanjutinya perbaikan yang diperlukan, Pemkab Bengkalis kini tinggal menindaklanjuti untuk segera mengesahkan Anggaran Perubahan tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Perda APBD-P 2025 ini dilaporkan telah menetapkan total anggaran sebesar sekitar Rp4,6 triliun, yang mencakup penyesuaian signifikan pada pos pendapatan dan belanja daerah, termasuk penambahan sekitar Rp1,43 triliun pada Pendapatan Daerah dan kenaikan Belanja Daerah sekitar Rp1,37 triliun dari anggaran awal.

Instruksi tegas dari Bupati Bengkalis (Sebutkan nama Bupati jika ada) telah dikeluarkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) agar segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program yang telah dianggarkan dalam APBD-P. Tujuannya adalah memastikan semua kegiatan dapat tereksekusi secara maksimal di sisa tahun anggaran dengan mempertimbangkan aspek progres, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat.

APBD 2026 Menghadapi Tantangan Fiskal yang Berat

Ditengah penyelesaian APBD-P 2025, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis secara paralel telah memulai tahapan awal penyusunan APBD 2026 dengan menghadapi tantangan fiskal yang cukup besar. Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis (Sebutkan nama Sekda jika ada) mengungkapkan bahwa kabupaten Bengkalis harus "mengencangkan ikat pinggang" akibat perkiraan penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Menurut proyeksi awal, alokasi TKD untuk Bengkalis pada tahun 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp1 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun dibandingkan alokasi TKD di tahun sebelumnya yang berada di atas Rp2 triliun. Penurunan ini memaksa Pemkab melakukan rasionalisasi dan penyesuaian belanja besar-besaran.

Fokus utama penyusunan APBD 2026 kini diarahkan pada:

1. Prioritas Belanja Wajib: Memastikan ketersediaan anggaran untuk kewajiban dasar pemerintah daerah, seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan, dan operasional esensial (listrik, air, dll.).
2. Program Unggulan: Hanya mengakomodasi program-program unggulan daerah yang telah ditetapkan dan memberikan dampak signifikan.
3. Penundaan Pembangunan Non-Prioritas: Kegiatan pembangunan fisik non-esensial dan program di luar prioritas terpaksa ditunda sementara hingga adanya kepastian kebijakan fiskal tambahan.

Pemkab Bengkalis menargetkan draf rancangan APBD 2026 dapat diserahkan ke DPRD dan disahkan sebelum akhir November 2025, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain melakukan efisiensi, Pemkab juga didorong untuk mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat upaya jemput bola dana ke kementerian/lembaga pusat untuk mencari sumber-sumber pembiayaan di luar APBD demi menutupi defisit akibat anjloknya dana transfer.

[]