KPK Rencanakan Sidak Program Makan Bergizi Gratis untuk Pastikan Transparansi dan Cegah Korupsi

RadarRiaunet | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pangan Nasional (BGN) menggelar pertemuan tertutup pada Rabu, 5 Maret 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan ini, salah satu isu utama yang dibahas adalah langkah KPK yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia guna memastikan tata kelola program berjalan sesuai rencana dan bebas dari praktik korupsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan kesiapan lembaganya untuk memberikan akses penuh kepada KPK dalam melakukan sidak. Ia memastikan bahwa KPK akan memverifikasi pelaksanaan MBG dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh BGN dengan kenyataan di lapangan.

"KPK akan melakukan sidak untuk memastikan sistem tata kelola yang kami terapkan di BGN benar-benar sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan, dan kami siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk memfasilitasi mereka," ujar Dadan Hindayana dalam wawancara dengan media setelah pertemuan.

Selain inspeksi mendadak, KPK juga akan menurunkan tim untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Dadan menambahkan bahwa pihaknya akan terbuka untuk menerima bantuan dari KPK dalam hal penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang dapat terlibat langsung dalam struktur BGN, untuk memastikan program berjalan secara efektif dan efisien.

KPK sendiri mengingatkan BGN untuk mengutamakan transparansi, efisiensi, dan digitalisasi dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. Hal ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan dan praktik korupsi, yang seringkali muncul dalam pengelolaan anggaran besar seperti program MBG.

"Sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG digunakan secara tepat dan efisien. Kami mengingatkan agar tidak ada laporan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan," tegas Cahya H. Harefa, Sekjen KPK, dalam kesempatan yang sama.

Dalam pertemuan tersebut, KPK juga menekankan pentingnya menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah praktik penyalahgunaan anggaran. Ini akan melibatkan penggunaan sistem digital yang memudahkan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh BGN.

Pihak KPK akan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang melibatkan kontrol dan partisipasi dari berbagai pihak. Selain itu, KPK juga akan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya antikorupsi di lingkungan BGN.

Dengan anggaran yang besar dan target yang mulia, KPK dan BGN sepakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyalahgunaan. Program MBG ini, yang bertujuan untuk memberikan akses pangan bergizi kepada masyarakat, diharapkan dapat terlaksana dengan baik, mengingat pentingnya upaya ini dalam meningkatkan kualitas gizi rakyat Indonesia.

]]