KY Evaluasi Vonis Bebas Sofyan Basir

Administrator - Kamis,07 November 2019 - 15:03:54 wib
KY Evaluasi Vonis Bebas Sofyan Basir
Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Foto: Cnni

RADARRIAUNET.COM: Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyebut telah mengevaluasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memvonis bebas eks Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hanya saja hasil evaluasi itu tidak diumumkan ke publik."Mungkin beberapa hari ke depan sudah ada hasil evaluasinya," ujar Jaja di Kantor Wapres, Jakarta, disitat dari CNNI, Rabu (6/11/2019).

Jaja menuturkan pada prinsipnya setiap putusan di pengadilan menjadi kewenangan hakim yang mengadili. Jika memang tak terbukti, hakim dapat memvonis bebas seorang terdakwa.Namun apabila ditemukan dugaan kecurangan atas putusan tersebut, kata Jaja, pihaknya dapat menindak hakim yang bersangkutan berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Jika terdakwa bebas, atau ada perbuatan tapi bukan pidana, apapun jenis putusannya harus dihargai. Kecuali kalau ada informasi bahwa putusan hakim terpengaruh oleh sebab ABCD misalnya, silakan bisa laporkan ke Komisi Yudisial," katanya.

KY Evaluasi Vonis Bebas Sofyan BasirKetua Komisi Yudisial RI, Jaja Ahmad Jayus. Sofyan Basir divonis bebas dalam kasus tipikor proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Sofyan dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Sofyan sebelumnya dituntut lima tahun penjara dan denda Rp200 juta atas dugaan rencana pemberian uang kepada Partai Golkar. Uang ini berasal dari pengusaha Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Anggota DPR dari fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih disebut menyampaikan kepada Sofyan bahwa ia ditugaskan Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Johannes B Kotjo dalam proyek pembangunan PLTURiau-1.

Sofyan dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua dari pasal 12 huruf a dan pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat 2 KUHP. KPK masih menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari apakah akan menerima vonis tersebut atau menyatakan kasasi.

 

RR/CNNI