Pemerintah Bakal Turunkan Jumlah Rumah Tak Layak Huni Jadi 1,9 Juta di 2019

Administrator - Rabu, 12 Oktober 2016 - 12:19:03 wib

ilustrasi. dtc

RADARRIAUNET.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat di tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 2,51 juta. Rumah tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Kategori rumah tidak layak huni yang dimaksud antara lain luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, atap yang terbuat dari daun, dinding yang terbuat dari bilik bambu, hingga tidak memiliki akses sanitasi yang layak.

Dari jumlah sebanyak 2,51 juta rumah tidak layak huni tersebut, Kementerian PUPR bakal menurunkan 10.000 unit hingga 2019 menjadi 1,9 juta. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Pekerjaan rumah kami RPJMN 2015-2019 dari 2,51 juta unit, kami diminta menurunkan 1,9 juta di 2019. Kami harus melakukan peningkatan kualitas 610.000 unit," terang Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan, Raden Jhony Fajar Sofyan Subrata di Pendopo Kantor Bupati Kuningan, Jumat (7/10/2016).

Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian PUPR menggagas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Lewat bantuan ini, masyarakat juga diminta terlibat aktif untuk memperbaiki rumah tetangga yang masuk dalam kategori tidak layak huni.

"(Sebanyak) 70% rumah dibangun masyarakat. Ini potensi yang mana masyarakat mempunyai kemampuan membangun sendiri. Kami ada bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS, pemberian bantuan kepada masyarakat," kata Jhony.

Pemberian BSPS fokus pada daerah pemukiman kumuh dan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemberian bantuan yang berkisar Rp 7,5 juta-Rp 15 juta per rumah juga diberikan setiap tahun anggaran atau single year.

"Ini untuk MBR, harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat dan akuntabel. Diberikan dalam satu tahun anggaran dan tidak berlanjut ke tahun berikutnya," tutur Jhony.

dtc/fn/radarriaunet.com

Berita Terkait