Riau Minim Serapan Anggaran, KPK: Kalau Takut Gunakan Anggaran Malah Itu Korupsi

RADARRIAUNET.COM - Pemerintah Provinsi Riau masih minim dalam penyerapan dan penggunaan anggaran sehingga berimbas pada minimnya pembangunan dan lemahnya daya beli.

Gubernur Arsyadjuliandi Rachman selama ini terkesan berhati-hati dalam penggunaan anggaran setelah gubernur sebelumnya Annas Maaun dan Rusli Zainal terseret kasus korupsi hingga jadi terpidana.

Namun ketakutan dalam pengguaan anggaran menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata justru adalah suatu tindakan korupsi.
Dia menilai persoalan kepala daerah yang takut kebijakan menggunakan anggaran justru dianggap sebagai korupsi, tidak perlu terjadi apabila dikerjakan sesuai ketentuan.

Menurut Alex, setiap kepala daerah tidak perlu takut dikriminalisasi apabila mereka tidak tidak melakukan intervensi di tingkat operasional penggunaan anggaran.

"Solusinya kerjakan sesuai ketentuan. Kalau kepala daerah tidak ada intervensi secara operasional dan terbuka, lalu apa yang ditakutkan?" ujar Alex saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Alex justru menduga ketakutan tersebut muncul karena KPK sudah melakukan pengawasan yang ketat di daerah. Salah satunya, terkait pengadaan barang dan jasa di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Menurut dia, proses pengadaan barang dan jasa di daerah rentan dengan kepentingan.

"Saya khawatirnya mereka ragu-ragu karena enggak ada ladang 'main'. Mereka takut karena enggak bisa bermain lagi nih. Kalau tidak ada kepentingan silakan (pakai anggaran)," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, salah satu faktor kenapa penyerapan anggaran rendah disebabkan karena banyaknya kepala daerah yang takut menggunakan anggaran. Mereka takut kebijakan menggunakan anggaran justru dianggap sebagai korupsi. Hal itu diketahui dari rapat antara Presiden Joko Widodo dengan para kepala daerah di Istana Bogor, tahun lalu, Senin (24/8/2015).

"Berdasarkan masukan, kepala daerah rata-rata takut gunakan anggaran. Takut dikriminalisasi dalam persoalan hukum," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin petang. Akibat ketakutan itu, kata dia, banyak kepala daerah yang berpikir lebih baik anggaran disimpan di dalam bank daerah.


rbc/fn/radarriaunet.com