Sudah 1.800 Warga Filipina Tewas dalam Perang Narkoba Duterte

RADARRIAUNET.COM - Jumlah pembunuhan terkait upaya pemberantasan narkoba di Filipina terus meningkat, hingga 1.800 kematian tercatat hingga awal pekan ini. Data dari kepolisian ini terungkap hanya sehari setelah Presiden Rodrigo Duterte mengecam PBB karena mengkritik gelombang kematian dalam pemberantasan narkoba di Filipina sejak ia menjabat.

Hingga Minggu (21/8), menurut para pejabat Filipina, jumlah tersangka penyelundup narkotika yang tewas dalam perang melawan narkoba yang diserukan Duterte selama tujuh pekan terakhir mencapai 900 orang.
    
Namun pada Senin (22/8), Kepala Kepolisian Nasional Filipina Ronald Dela Rosa menyatakan kepada komite Senat yang menyelidiki pembunuhan di luar hukum bahwa 712 pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam berbagai operasi polisi. Dela Rosa juga mengungkapkan bahwa polisi juga tengah menyelidiki 1.067 pembunuhan terkait narkoba yang terjadi di luar operasi polisi.

Ia menyatakan bahwa jumlah pembunuhan ini dihitung sejak 1 Juli 2016, hanya sehari setelah Duterte dilantik menjadi Presiden Filipina ke-16.

Pekan lalu, dua pakar hak asasi manusia PBB mendesak Manila untuk menghentikan eksekusi dan pembunuhan di luar hukum yang terus meningkat.

Menanggapi hal ini, Duterte pada Minggu mengecam PBB yang menyoroti banyaknya kematian di luar hukum dalam upaya pemberantasan narkoba di bawah pimpinannya. Duterte menuduh PBB gagal memenuhi mandatnya dan mengancam akan keluar dari PBB. Duterte juga mengancam akan mengajak China serta negara-negara Afrika untuk membentuk forum global yang baru.

Namun, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menyatakan pada Senin bahwa Filipina akan tetap menjadi anggota PBB, dan menjelaskan bahwa komentar Duterte itu hanyalah ungkapan "kekecewaan yang mendalam dan rasa frustrasi."

"Kami berkomitmen kepada PBB meskipun kami merasa frustrasi dan kecewa kepada lembaga internasional itu," kata Yasay dalam konferensi pers pada Senin.

Yasay menyatakan Duterte berjanji untuk menegakkan hak asasi manusia dalam perang melawan narkoba, dan telah memerintahkan polisi untuk menyelidiki dan menuntut para pelaku. Dia mengkritik pelapor PBB yang "membuat kesimpulan sendiri bahwa kami telah melanggar hak asasi manusia."

"Ini merupakan hal yang sangat tidak bertanggung jawab dari mereka dengan semata-mata bergantung hanya pada informasi dari sumber yang tak disebutkan namanya tanpa pembuktian yang tepat," kata Yasay soal laporan PBB.

Senator Leila de Lima, pejabat yang kerap kali mengkritik Duterte memulai penyelidikan kongres selama dua hari atas sejumlah pembunuhan pada Senin. Ia akan mempertanyakan para polisi dan pejabat anti narkotika untuk menjelaskan jumlah pembunuhan yang "belum pernah terjadi sebelumnya."


cnn/fn/radarriaunet.com