KPU: Kecurangan Pilkada Masih Banyak

PEKANBARU (RRN) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nurhamin mengakui masih banyak kecurangan yang terjadi, baik itu dilakukan calon kepala daerah, maupun simpatisan atau tim sukses. Untuk itu, menurutnya, kontrol dari masyarakat yang paling efektif guna menekan terjadinya kecurangan.

"Kita sebagai penyelenggara Pilkada menginginkan Pilkada menghasilkan pemimpin yang jujur dan benar-benar dapat mengayomi masyarakat. Untuk mendapatkan itu tentunya prosesnya juga harus benar. Selain ada potensi kecurangan dari tim yang bertanding, dari intern KPU sendiri sebenarnya ada, bahkan lebih besar. Dan kita sangat sepakat jika ada kesalahan oleh penyelenggara itu harus ditindak, namun jika kesalahan ada pada Undang-undang yang mengaturnya, maka Undang-Undang tersebut mesti direvisi," sebutnya, dalam acara diskusi publik "Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Pers Dalam Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Riau" yang digelar Forum Diskusi Publik bersama Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau di Kampus Gobah Jalan Patimura, Pekanbaru, Selasa (22/9/2015).

Diskusi yang dipandu Hasan Basril, Pemimpin Redaksi GoRiau.com ini, Nurhamin menyampaikan, pihaknya menemukan banyak potensi kecurangan dari penyelenggara pemilu, bukan hanya intern KPU, tetapi juga pihak lain yang masih berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada.

"Kita mendapati ada lima puluh ribu lebih DPS yang berkurang di Pelalawan dan juga Rohul. Ini artinya ada yang bermain data kependudukan. Tujuannya jelas, menopang pilkada serentak. Hal seperti ini yang tidak kita inginkan," sebutnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Ardi Basuki dihadapan ratusan peserta menyampaikan, meski banyak potensi kecurangan, namun keamanan tetap menjadi prioritas. Meski Riau tidak termasuk zona rawan kerusuhan pilkada, namun tetap perlu diantisipasi.

"Pilkada ini juga harus disikapi dengan baik, keamanan tetap menjadi prioritas, karena kita tidak ingin timbul kekacauan atau kerusuhan karena proses pilkada, baik karena kecurangan maupun hal lain sebagainya, dan ini tetap diantisipasi," sebutnya.

Sementara itu Sekretaris PWI Riau Eka Putra mendorong rekan-rekan pers untuk dapat menyampaikan berita berimbang tentang calon kepala daerah. Setiap calon kepala daerah harus mendapat kesempatan yang sama untuk dapat dipublikasi. Pers tetap memiliki peran penting.

"Pers memiliki peran penting dalam pilkada serentak ini, salah satunya publikasi calon kepala daerah, namun dalam publikasi tersebut meskinya juga tidak hanya satu calon saja tapi semua calon mempunyai hak untuk dipublikasi dan juga dikritisi tentunya," jelasnya.

Rosidin Rusdan, komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau mengungkapkan, masyarakat sangat berperan mengawasi pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini bertujuan menciptakan pilkada yang baik.

"Kalaulah masyarakat ikut berperan aktif, diyakini Bawaslu tidak diperlukan lagi," ujarnya.

Di tempat yang sama, pengamat hukum politik Universitas Riau Dr Mexsasai Indra, SH, MH, menyampaikan, pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil, saat ini sangat jauh dari harapan.

Menyongsong pilkada serentak ini katanya, semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan insan pers harus bersama-sama melakukan pengawasan agar dalam pesta demokrasi ini menghasilkan pemimpin yang baik, dan amanah.

"Harus ada kesepahaman bersama, agar pilkada berjalan aman dan lancar, serta jurdil. Ya, tentunya pemerintah, masyarakat, dan insan pers yang bisa berperan banyak di sini," tuturnya.

Namun ucap Mexsasai, jurdil tersebut belum bisa terlaksana, jika Aparatur Negara Sipil (ASN) diseret-seret ke dalam lingkaran politik. "Sudah banyak terjadi hal ini," sebutnya.

Di sela-sela diskusi, Koordinator Forum Diskusi Publik Amril Jambak menjelaskan, diskusi publik seputar Pilkada ini diselenggarakan guna menambah wawasan masyarakat terutama kalangan mahasiswa tentang Pilkada serentak. Selain harus mengetahui calon yang dipilih, para pemilih juga sudah semestinya mengetahui aturan main dalam Pilkada.

"Kita menginginkan agar para pemilih terutama mahasiswa juga mengerti aturan main dalam Pilkada serentak, jika mereka mengetahuinya, maka tentunya mereka dapat melakukan kontrol jika terdapat kecurangan atau ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaannya, itulah salah satu tujuan diskusi publik seperti ini," sebutnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman yang tampil sebagai keynote speaker menyampaikan harapan pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Provinsi Riau berjalan aman dan lancar serta menghasilkan pemimpin yang amanah.

Menurut Plt Gubri, pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran pelaksanaan pilkada tersebut.

"Tentunya butuh dukungan dari semua pihak, peran masyarakat, dan insan pers kita perlukan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang," ujarnya, yang disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Ardi Basuki.

Dekan Fakultas Hukum UR Dodi Haryono, SHI, SH, MH berharap diskusi ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, dan bisa menjadi acuan bagi masyarakat dan stakeholder yang ada di Provinsi Riau. (tk/fn)