KASUM TNI Letjen Richard Tampubolon: Penertiban Tambang Ilegal di Bangka Belitung Adalah Prioritas Nasional

Radarriau net | ?Pangkalpinang, Bangka Belitung - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, bersama tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi tambang timah ilegal yang telah disita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan ini, yang berlangsung pada Selasa (30/9), menyoroti komitmen serius pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

?Peninjauan ini berfokus pada memastikan bahwa area tambang yang telah disita oleh aparat hukum tidak lagi beroperasi. Dalam keterangan persnya, Letjen Richard menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya kolaboratif pemerintah untuk menertibkan pertambangan ilegal dan memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional.

?Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah smelter milik PT Trinindo Internusa. Perusahaan ini merupakan satu dari lima smelter pengolahan pasir timah yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan statusnya sudah memiliki ketetapan hukum tetap. Letjen Richard menjelaskan bahwa aset-aset yang disita tersebut akan diserahkan kepada negara. "Hasil pengelolaan aset ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

?Selain peninjauan smelter, Satgas PKH juga melakukan operasi penertiban terhadap beberapa perusahaan tambang ilegal lainnya di wilayah tersebut. Richard menekankan pentingnya langkah-langkah tegas ini sebagai peringatan bagi semua pihak. Ia berharap para pengusaha tambang mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik ilegal yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

?Kunjungan ini menunjukkan koordinasi yang kuat antara TNI dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Letjen Richard juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan hukum di sektor pertambangan. 

Dengan penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, diharapkan praktik penambangan ilegal dapat dihentikan sepenuhnya, dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

(Ant)