Anggota DPR RI Ihsan Yunus Diduga Tersangkut Pengadaan APD Kemenkes, Diperiksa KPK

Radar Riau | Jakarta  -Anggota DPR RI Ihsan Yunus diperiksa Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini  sebagai saksi  perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

Sebelumnya, pada 9 November 2023 lalu, KPK mengumumkan pernah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan."Yang bersangkutan saat ini sudah hadir dan menjalani pemeriksaan di hadapan tim penyidik," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (18/4/2024)

Akan tetapi Ali belum mau memberikan keterangan lebih jahu terkait informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Dalam kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020 ini, sejumlah pejabat turut diperiksa penyidik KPK, diantaranya Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana. Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Ada juga pejabat lain yang turut diperiksa KPK,  yaitu Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Lainnya wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-Haddar juga pernah diperiksa penyidik KPK terkait perkara tersebut.

Perkara korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes  diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, belum diumumkan  siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Dalam kasus ini KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 tapi justru menyimpang melalui praktik-praktik korupsi.

( Cang)