DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Terkait APBD Perubahan 2015

BAGANSIAPIAPI (RRN) - Fraksi-fraksi DPRD Rohil sampaikan pandangan umum terkait APBD Perubahan 2015. Mematikan pembangunan jalan lintas Kubu senilai Rp45 miliar menjadi sorotan dan dianggap melukai hati masyarakat Kubu. Pandangan umum itu disampaikan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Drs. Syarifuddin, MM, didampingi Wakil Ketua, Abdul Kosim, SE, dihadiri Wakil Bupati, Erianda, SE, Plt Sekda Drs. Surya Arfan, M.Si, anggota DPRD, pejabat eselon II serta Kabag Setda.

Amansyah, juru bicara Fraksi Gabungan Persatuan Nasional Indonesia menyatakan, jalan lintas Kubu yang dimatikan pemerintah daerah, sungguh melukai hati masyrakat Kubu. "Padahal jalan yang diidamkan sejak lama tersebut, merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, proses pembangunannya telah melalui beberapa proses, komisi, badan anggaran," sorotnya.

Alasan waktu pengerjaan menurutnya bukanlah suatu alasan yang memadai, karena ada kegiatan lain yang dimunculkan, yang justru anggaranya melebihi pagu anggaran tersebut. "Kami melihat, ada kesan, likes and dislikes (suka dan tidak suka, red) dalam penghapusan ini,...atau memang sengaja pemerintah daerah memarjinalkan masyarakat Kubu ditengah gegap gempitanya pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir," kritiknya.
Padahal menurutnya, dalam pembahasan ditingkat komisi sudah disepakati, salah satu saksi, H Bachid Madjid (PPP), pembangunan jalan itu, yang awalnya dianggarkan Rp135 miliar, karena situasi tidak memadai, maka disepakati untuk tahun 2015 dianggarkan Rp45 miliar sepanjang 5 KM, padahal jalannya 45 KM. "Insya Allah, kalau 5 kilo(KM, red) setiap tahunnya, mungkin saya sudah pensiun, jalan juga tak selesai. Ini mohon perhatiannya semua. Ini bukan kebutuhan kami, tapi kebutuhan kita semua. Kebutuhan masyarakat Rohil," katanya lagi.

Jalan itu merupakan jalan poros melintasi lima kecamatan, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pasir Limau Kapas. "Mohon persepsi yang sama terhadap jalan ini," ajaknya.

Amansyah mengancam, kalau jalan ini dimatikan, dia orang pertama yang akan menolak pengesahan APBD Perubahan 2015. "Kalau jalan ini tidak dimasukkan, saya orang pertama menolak APBD ini," ancamnya.

Fraksi Gabungan Persatuan Nasional Indonesia berpandangan, masih banyak pelatihan dan DED yang tidak relevan, tidak mengayomi kepentingan masyarakat banyak. Kebutuhan masyarakat saat ini, infrastruktur jalan dan air bersih. "Terkait munculnya DED jalan Kubu sebesar Rp45 miliar, bahwa masyarakat Kubu butuh jalan, bukan DED. DED sebesar Rp45 miliar ini, bisa membuat semua DED jalan di Rokan Hilir ini. Ini dari draf buku yang kami terima," katanya.

Fraksi ini juga menyorot penghapusan normalisasi Sungai Pabrik. "Juga sangat menganggu pikiran kami. Bukankah salah satu penyebab banjir di Kota Bagansiapiapi adalah tersumbatnya jalan air yang mengalir di Sungai Pabrik, kami mohon penjelasannya, apalagi saat ini, kita sudah dihadapkan pada musim penghujan," katanya.

Sementara, kegiatan jalan lintas pesisir Kubu senilai Rp45 miliar yang sempat membuat heboh DPRD Rohil, ternyata tidak jadi dimatikan. Yang terjadi ternyata hanya salah ketik. "Ndak-ndak, karena itu kan aspirasi, salah ketik aja, yang penting kita baik-baik ajalah," kata Bupati Suyatno, usai menyampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di gedung DPRD.

Suyatno berpendapat, masukan fraksi-fraksi menjadi bahan koreksi untuk perbaikan kedepan. "Pada intinya untuk bahan koreksi kita, saya pikir itu sangat positif sekali untuk perbaikan-perbaikan kita kedepan ya, jadi kita tidak saling tuding menuding ya, pada intinya itu sama, koreksi yang disampai dewan wajar-wajar saja terhadap pemerintah, pemerintah juga memberikan jawaban, ya seperti itu," ujar Suyatno.

Selama ini kerja sama yang telah dibina, telah antara eksekutif dan legislative menurutnya cukup bagus, bahkan masukan dari sejumlah fraksi membawa dampak positif. Dalam pengetikan yang salah tersebut, disebutkan adanya kegiatan penyusunan DED jalan lintas Kubu senilai Rp45 miliar, sedangkan pembangunan jalan lintas Kubu dengan sistem rigid pavement senilai Rp45 miliar yang telah disepakati bersama, dimatikan, sehingga sejumlah fraksi bereaksi keras, salah satunya Amansyah. Dengan adanya jawaban pemerintah tersebut, sejumlah anggota DPRD Rohil terutama daerah pemilihan Kubu terlihat lega, dan ketegangan mulai berkurang. (teu/rtc)