Ketua MPR RI: Demi Menjaga Budaya Demokrasi Antara Rakyat dan Pemerintah Diperlukan Penguatan Partai

Administrator - Ahad, 31 Maret 2024 - 16:52:08 wib
Ketua MPR RI: Demi Menjaga Budaya Demokrasi Antara Rakyat dan Pemerintah Diperlukan Penguatan Partai
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (ist)

RadarRiau | Jakarta  - Demi menjaga budaya demokrasi antara rakyat dan pemerintah, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan perlu penguatan partai politik (parpol). 

"Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ungkap Bambang Soesatyo kerap dipanggil  Bamsoet  saat memberikan kuliah 'Pembaharuan Hukum dan Politik Hukum' Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, di Jakarta, Sabtu. 30 Maret 2024.

Bamseot menjelaskan penguatan partai politik bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas para kader, meningkatkan fasilitas operasional dan memperbanyak jumlah simpatisan di seluruh daerah.

Untuk melakukan hal tersebut, dikatakannya membutuhkan banyak dana yang harus dikeluarkan partai politik. Hal inilah yang kerap menjadi penyebab utama munculnya kebutuhan dana oleh partai sehingga mendorong kadernya melakukan korupsi.

"Disinilah celah para pemilik modal untuk memiliki pengaruh melalui partai politik dengan memberikan dana politik kepada calon ketua umum partai politik," ungkapnya. 

Bamsoet menyampaiakan  jika pemilik modal memanfaatkan pengaruhnya untuk mengendalikan sebuah partai, maka partai tersebut akan membuat peraturan yang berpihak kepada pemilik modal.

"Termasuk dalam hal ikut mewarnai, saat partai politik atau kumpulan partai akan memilih siapa calon pemimpin nasional maupun kepala daerah yang akan diusung," ucapnya.

Oleh karena itu, sambungnya,  dibutuhkan pemilik modal yang memiliki ideologi serta semangat yang sama dengan partai dalam menjaga hilirisasi demokrasi. Maka partai politik bisa bertugas maksimal dalam melayani dan mendengarkan aspirasi selesai masyarakat. " Sehingga produk hukum yang diproduksi para anggota legislatif di DPR dan DPRD juga akan berpihak kepada rakyat," pungkasnya.

(IG)