Gubri Akan Potong Tunjangan Pegawai

Administrator - Selasa,14 Desember 2021 - 08:07:02 wib
Gubri Akan Potong Tunjangan Pegawai
Ilustrasi. Foto: Int

RADARRIAUNET.COM: Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M. Si akan memotong tunjangan pegawai.

Hal itu berlaku pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Keputusan itu merupakan sanksi bagi yang melanggar dengan bertujuan agar ASN disiplin. Kedisiplinan tersebut diminta untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Jika pegawai tidak melaporkan LHKASN, maka Pemprov Riau akan memberi sanksi berupa berupa penundaan atau pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Demikian ditegaskan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.

Gubri mengatakan, saat ini sudah 92 persen ASN Pemprov Riau melaporkan LHKASN.

Dimana untuk pejabat LHKASN dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan pegawai lainnya dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Inspektorat Riau.

"Laporan Inspektorat, 92 persen pegawai kami telah melaporkan harta kekayaan. Khusus ke depan ini, kami akan membuat sanksi bagi pegawai yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan," tegasnya.

"Sanksinya bagi pegawai yang tak melapor, tentu TPP-nya akan menjadi perhatian. Sehingga nanti orang yang taat menyampaikan laporan dengan yang malas menyampaikan laporan tidak sama. Jadi sanksinya kita dengan pembayaran TPP mereka," tuturnya.

Diberi Waktu 60 hari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau sudah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan kinerja atas pendidikan vokasi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas berdaya saing kepada Gubernur Riau Drs H Syamsuar. Atas LHP tersebut, diminta kepada gubernur untuk segera ditindaklanjuti. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Widhi Widayat mengatakan, tindaklanjut rekomendasi atas

LHP tersebut selambat-lambatnya dilakukan 60 hari terhitung sejak diserahkannya LHP itu. Di mana pemeriksaan LHP dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Riau. Dengan sasaran peningkatan kerja sama dunia industri dan dunia kerja.

"Kami mengingatkan kembali para pejabat di lingkungan Pemprov Riau untuk memperhatikan rekomendasi BPK atas LHP ini," ujarnya.

Widhi juga mengatakan, pemeriksaan ini memang ditujukan untuk menilai efektifnya upaya Pemprov Riau dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama dunia usaha dunia kerja dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Di mana dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan itu tidak semuanya jelek, ada pula mengungkapkan hal-hal positif yang telah dilakukan Provinsi Riau.

Adapun beberapa hal positifnya, yaitu Pemprov Riau telah memiliki peta jalan pengembangan SMK sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas daya saing SDM Indonesia dan spektrum keahlian, dan kurikulum SMK di Riau sudah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

"Jadi kami sangat mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Pemprov Riau," ungkap Widhi Widayat.

Dengan tidak mengesampingkan upaya tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

Antara lain tim BPK menemukan bahwa Pemprov Riau belum memiliki upaya nyata dalam hal memfasilitasi SMK memiliki kerja sama itu.

Kemudian, penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan kebutuhan kinerja. Jadi menurutnya, dua hal yang harus yang menjadi rekomendasinya.

Yakni penyelenggaraan pendidikannya, dan penjaminan atau memastikan bahwa pendidikan vokasi sesuai kebutuhan. Karena itu, Widhi Widayat mengharapkan LHP ini segera ditindaklanjuti oleh para pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan segera memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK atas LHP itu.

"Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Riau untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas pemeriksaan ini," tukasnya.

Gubernur Riau H Syamsuar mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi saran dari tim BPK dalam 60 hari ke depan.

Untuk itu, gubernur akan terus berupaya mendorong stafnya yang berkaitan dengan pendidikan vokasi ini untuk segera menyelesaikannya.

"Tentunya apa yang disampaikan pihak BPK menjadi perhatian kami. Mohon bimbingannya, akan segera kami perbaiki LHPnya," ujarnya.

Dengan adanya LHP tersebut, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Riau. Sehingga ke depannya bagaimana mengupayakan kerja sama dunia industri dengan SMK di Riau semakin terjalin.

"Dengan begitu, keinginan dunia industri mendapatkan tenaga kerja sesuai kompetensinya dapat dipenuhi olah skill tenaga kerja dari SMK di Riau," tutupnya.

RR/CPL/RPC