Bupati Wardan Gesa Program DMIJ Plus Terintegrasi

RADARRIAUNET.COM: Dalam rangka terus memantapkan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus terintegrasi Selasa (25/06/2019) malam, di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati dilaksanakan rapat yang dipimpin langsung Bupati HM. Wardan.

Rapat yang dilaksanakan di Aula lantai 5 kantor Bupati Inhil tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Inhil, beberapa pejabat eselon dilingkungan Pemkab Inhil, Faskab DMIJ Plus Terintegrasi, pendamping P3MD, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta pendamping Program PAMSIMAS dan STPM.Kepada awak media, Bupati Inhil mengatakan tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut untuk mensinkronkan program sesuai dengan semangat DMIJ Plus Terintegrasi yang menjadi program andalan dirinya.

"Saya meminta setiap program dipaparkan agar dapat diketahui sejauh mana pencapaian yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan,” kata Bupati Inhil, Rabu (23/10/19).

Dirinya juga menyebut, Rakor kali ini untuk membahas mengenai masalah dan kendala pada pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan sehingga selanjutnya dapat lebih diintensifkan serta mengetahui progres bilamana terdapat kendala dan masalah.

"Saya berharap ditahun yang akan datang kita sudah dapat mengantisipasi agar tidak terjadi lagi seperti pada tahun sebelumnya,” harap Wardan.

Dirinya juga menambahkan, kedepannya untuk sedini mungkin bisa mengetahui progres pekerjaan mengingat pada tahun ini progres baru mencapai 40 persen yang seharusnya sudah 70 persen."Selaku pimpinan kami bisa mengarahkan dengan selalu meningkatkan koordinasi. Apabila perlu suatu SK, pembentukan tim atau peraturan, segera komunikasi kepada pimpinan jangan ada sekat-sekat lagi," pungkasnya.

Wardan dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kepeduliannya terhadap desa tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya program DMIJ Plus Terintegrasi sejak awal periode jabatannya sebagai Bupati.

"Program DMIJ Plus Terintegrasi memang menitikberatkan pada desa sebagai kantung-kantung pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi," papar Bupati.Lebih lanjut, Bupati meminta kepada leader dan fasilitator program DMIJ Plus Terintegrasi untuk menyusun potensi-potensi desa.

"Potensi-potensi apa saja yang ada di desa akan disupport, dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil melalui dinas terkait," ungkap Bupati.

Ketua Tim Percepatan Mewujudkan DMIJ Plus Terintegrasi, H Said Syarifuddin mengatakan, bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat bersama OPD terkait guna membahas tentang keberadaan BUMDes yang menjadi bagian dari program DMIJ Plus Terintegrasi.

Dia mengklaim, terdapat 197 desa di Kabupaten Inhil yang telah membentuk BUMDes. "Sekarang tugas fasilitator adalah memetakan BUMDes-BUMDes tersebut," tukas H Said Syarifuddin.Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang hadir kala itu juga turut memaparkan masing-masing program yang dilaksanakan guna menunjang kesuksesan percepatan program DMIJ Plus Terintegrasi.

Wardan mengatakan, Saya menginginkan program DMIJ Plus Terintegrasi ini tidak hanya asal di kerjakan. Tetapi saya berharap dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena ini merupakan program unggulan saya. Jadi tidak hanya bisa di jalankan oleh 1 dinas aja dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).Untuk itu salah satunya program 1 rumah 1 desa ini yang baru sekedar gagasan dan ingin kita capai Inhil sebagai lumbungnya Tahfiz dengan sasaran kita masyarakat. Untuk itu, perlu semua pihak khususnya Kepala Desa, Camat, kepala Dinas untuk ikut mensukseskan kerja besar ini.

Beliau, menambahkan disamping kegiatan lainnya yang ada di desa 1 rumah Tahfiz 1 desa tetap kita pantau sehingga apabila ke depan kita mendapatkan bibit seorang hafiz yang akan kita pusatkan pelatihannya di Gedung Islamic Center yang ada di Kota Tembilahan yang betul-betul dijadikan sebagai tempat pelatihan agar anak-anak yang memiliki bakat di tingkat desa ini menjadi cikal bakal imam-imam di Mesjid-mesjid yang ada di Kabupaten Inhil.

Wardan mengungkapkan fokus pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi adalah pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan.Hal itu diutarakan Bupati Inhil saat memberikan pidato dalam acara Ramah Tamah dan Arahan Pra-Tugas Fasilitator DMIJ Plus Terintegrasi.Sebagai wujud fokus tersebut, Bupati mengharuskan setiap desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, diungkapkan Bupati, telah berdiri 102 BUMDes yang tersebar di desa - desa Kabupaten Inhil.Berbeda pada periode sebelumnya, yang mana program unggulan ini lebih menitikberatkan terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan.

"Pembenahan infrastruktur tinggal 30 persen lagi. Di seluruh desa di Inhil harus terbentuk yang namanya BUMDes. Artinya ada 197 BUMDes yang didirikan sampai akhir tahun 2019 karena titik berat pembangunan dalam DMIJ Plus Terintegrasi adalah ekonomi," pungkas Bupati.BUMDes, diungkapkan Bupati, nantinya akan berguna untuk memaksimalkan potensi perkelapaan, yang mana BUMDes dikelola untuk mengolah produk turunan kelapa di masing - masing desa.

"Dengan begitu, harapan kita upaya yang dilakukan ini dapat memutus 'mata rantai' yang terlalu panjang sehingga dapat mendongkrak harga jual kelapa di tingkat petani lokal kita," papar Bupati.

Keberadaan BUMDes nantinya, menurut Bupati akan berfungsi sebagai penampung penjualan kelapa oleh petani. BUMDes, imbuhnya, akan menyortir kelapa-kelapa kualitas unggul untuk kemudian dijual kepada perusahaan dan sebagiannya lagi diolah.
"Penjualan juga dilakukan kepada BUMD kita yang saat ini telah terbentuk, bernama PT Kelapa Inhil Gemilang. Melalui sistem yang dibentuk ini, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak sejahtera," tukas Bupati.

Mengenai pengolahan produk turunan berbahan baku kelapa, Bupati berjanji untuk mendatangkan para instruktur untuk melatih masyarakat di setiap desa.

"Nantinya, kita akan memiliki produk turunan berbahan baku yang kita olah sendiri, seperti kecap, minyak goreng, sirup dan kosmetik," paparnya.

Wardan mengharapkan Program Listrik Desa dapat terus digesa, karena masih ada desa di Inhil yang belum teraliri listrik disebabkan sulitnya kondisi daerah.Penegasan ini disampaikan Bupati HM Wardan saat launching Listrik Desa buat 17 desa terpencil di 5 kabupaten/kota di Riau bersama Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution dan GM PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah.

Kegiatan launching ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Wagubri, Bupati Inhil dan GM PLN Wilayah Riau Kepri. Ini menandai masuknya listrik ke 17 desa terpencil di 5 kabupaten/kota di Provinsi Riau ini.

GM PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah mengatakan, launching masuknya listrik di 17 desa tersebut meliputi Kabupaten Inhu, Rohul, Pelalawan, Meranti dan Inhil yang tahun ini meliputi 5 desa di sejumlah kecamatan.

Sedangkan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution mengapresiasi program dan capaian yang berhasil dilakukan oleh PLN Riau Kepri guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Riau yang saat ini belum terpenuhi secara menyeluruh.

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan berharap program listrik desa tersebut dapat terus di gesa melihat masih banyak pelosok desa di Inhil yang belum mendapat pasokan listrik, akibat terkendala kondisi alamnya yang terbilang sulit.

"Kami harapkan nantinya seluruh desa di Kabupaten Inhil dapat menikmati aliran listrik sehingga dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan dan pembangunan desa, " ujarnya.

Launching pengoperasian listrik di 17 desa tersebut ditutup dengan digelarnya Video Teleconference antara Wakil Gubernur Riau dan Bupati HM Wardan dengan sejumlah masyarakat desa yang tahun ini sukses mendapat Program Listrik Desa.

Wardan mengungkapkan fokus pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi adalah pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan.Sebagai wujud fokus tersebut, Bupati mengharuskan setiap desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, diungkapkan Bupati, telah berdiri 102 BUMDes yang tersebar di desa - desa Kabupaten Inhil.Berbeda pada periode sebelumnya, yang mana program unggulan ini lebih menitikberatkan terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan.

"Pembenahan infrastruktur tinggal 30 persen lagi. Di seluruh desa di Inhil harus terbentuk yang namanya BUMDes. Artinya ada 197 BUMDes yang didirikan sampai akhir tahun 2019 karena titik berat pembangunan dalam DMIJ Plus Terintegrasi adalah ekonomi," pungkas Bupati.

BUMDes, diungkapkan Bupati, nantinya akan berguna untuk memaksimalkan potensi perkelapaan, yang mana BUMDes dikelola untuk mengolah produk turunan kelapa di masing - masing desa."Dengan begitu, harapan kita upaya yang dilakukan ini dapat memutus 'mata rantai' yang terlalu panjang sehingga dapat mendongkrak harga jual kelapa di tingkat petani lokal kita," papar Bupati.

Keberadaan BUMDes nantinya, menurut Bupati akan berfungsi sebagai penampung penjualan kelapa oleh petani. BUMDes, imbuhnya, akan menyortir kelapa-kelapa kualitas unggul untuk kemudian dijual kepada perusahaan dan sebagiannya lagi diolah."Penjualan juga dilakukan kepada BUMD kita yang saat ini telah terbentuk, bernama PT Kelapa Inhil Gemilang. Melalui sistem yang dibentuk ini, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak sejahtera," tukas Bupati.

Mengenai pengolahan produk turunan berbahan baku kelapa, Bupati berjanji untuk mendatangkan para instruktur untuk melatih masyarakat di setiap desa."Nantinya, kita akan memiliki produk turunan berbahan baku yang kita olah sendiri, seperti kecap, minyak goreng, sirup dan kosmetik," jelas Bupati.

Wardan mengungkapkan telah mempersiapkan berbagai langkah terobosan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi nantinya.Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk neningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perdesaan yang menjadi fokus pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi.

"Kita berharap, perekonomian masyarakat desa akan terangkat melalui berbagai terobosan yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Inhil," pungkas Bupati dalam sambutannya pada acara launching program DMIJ Plus Terintegrasi.Adapun terobosan dimaksud, ialah upaya peningkatan harga jual kelapa melalui pembentukan BUMDes yang disejalankan dengan penerapan Sistem Resi Gudang.

"Terobosan ini dikemas dalam bentuk kerjasama dengan The Green Coco Island rintisan Profesor Wisnu Gardjito dan perusahaan lain," jelas Bupati.Disamping itu, diungkapkan Bupati, ada pula terobosan terhadap sektor potensial masyarakat desa, seperti perikanan, pertanian dan lain sebagainya."Masih ada beberapa langkah lagi yang akan kita upayakan yang semuanya bermuara pada tujuan peningkatan perekonomian masyarakat desa," tutur Bupati.

Atas peluncuran paket program DMIJ Plus Terintegrasi ini, Ketua DPRD Provinsi Riau, Hj Septina Primawati Rusli yang turut hadir kala itu memberikan apresiasi, baik kepada Bupatu Kabupaten Inhil maupun Pemerintah Kabupaten Inhil secara kelembagaan.

Menurut Septina, sebagaimana nomenklatur program, DMIJ Plus Terintegrasi diharapkan dapat benar-benar mampu meningkatkan keintegrasian setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil maupun keintegrasian antara OPD tersebut dengan 197 Desa di Kabupaten Inhil."Ini semua tentunya dilakukan dalam upaya memaksimalkan setiap program dan pembangunan di 'Negeri Seribu Parit', khususnya pada aspek perekonomian," pungkas Ketua DPRD itu.Guna mencegah persoalan hukum yang timbul dikemudian hari, pada acara peluncuran tersebut dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil.

Program unggulan Bupati Inhil HM Wardan yang dulunya hanya bernama DMIJ ini, pada periode kali memiliki berbagai langkah dan terobosan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi nantinya.
Menurut Bupati Inhil HM Wardan, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perdesaan yang menjadi fokus pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi.“Kita berharap, perekonomian masyarakat desa akan terangkat melalui berbagai terobosan yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Bupati dalam sambutannya pada acara launching program DMIJ Plus Terintegrasi.

Terobosan yang dimaksud oleh Bupati Wardan yaitu, upaya peningkatan harga jual kelapa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disejalankan dengan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG)."Terobosan ini dikemas dalam bentuk kerjasama dengan The Green Coco Island rintisan Profesor Wisnu Gardjito dan perusahaan lain,” jelas Bupati.

Disamping itu, diungkapkan Bupati, ada pula terobosan terhadap sektor potensial masyarakat desa, seperti perikanan, pertanian dan lain sebagainya.“Masih ada beberapa langkah lagi yang akan kita upayakan yang semuanya bermuara pada tujuan peningkatan perekonomian masyarakat desa,” tutur Bupati.Dalam kesempatan acara peluncuran tersebut, juga dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil.Kerjasama ini bertujuan mencegah persoalan hukum yang timbul dalam mengelola keuangan desa maupun hal lainnya dikemudian hari.

RR/RGC/RMC/TRB/KPC