KPK Bentuk Tim Transisi Sikapi Berlakunya Undang-Undang Baru

RADARRIAUNET.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi untuk menyikapi berlakunya Undang-Undang KPK yang baru setelah direvisi oleh DPR bersama pemerintah. "Tim transisi sudah dibentuk untuk meminimalkan kerusakan pasca-Undang-undang berlaku karena ada sejumlah kewenangan KPK yang berkurang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

 Menurut Febri, KPK akan tetap melaksanakan tugas dalam pemberantasan korupsi, namun yangmenjadi persoalan apakah akan bisa sekuat sebelumnya atau tidak. Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan. Sementara terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK, Febri mengatakan menyerahkah hal itu kepada Presiden Joko Widodo. "Semua tergantung presiden apakah ingin mengambil perppu untuk penyelamatan pemberantasan korupsi," ujar Febri. Undang-Undang KPK hasil revisi yang disahkan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (17/9/2019), otomatis berlaku hari ini, Kamis (17/10/2019), meski belum dinomori dan tanpa tanda tanga Jokowi,menyitat dari TRT Kamis (17/10/2019).

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan."

RR/DRS/TRT