Gara-gara Sekat Kanal PT BKM Sawah di Bungaraya Kekeringan

RADARRIAUNET.COM: Irigasi yang dibangun Pemerintah Pusat di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Riau, dilaporkan tidak dapat mensuplai kebutuhan pengairan areal sawah di wilayah itu. Sebab, diketahui ada perusahaan yang membuat bendungan dan menggunakan aliran air di sana untuk kebutuhan perusahaan tersebut.

Selain dikeluhkan masyarakat, ulah PT Balai Kayang Mandiri (BKM) dengan membuat sekat kanal baru dan bendungan ini juga diprotes keras oleh Dinas Pekarjaan Umum dan Tarukim Kabupaten Siak yang turun langsung meninjau lokasi tersebut.

Kepala Dinas PU Tarukim Siak, Irving Kahar menyebutkan irigasi yang dibangun pemerintah pusat beberapa waktu lalu itu untuk pengairan sawah warga, bukan kebutuhan perusahaan. Ini jelas sudah salah kaprah dan untuk itu, perusahaan PT BKM diminta harus segera membongkar bendungan yang sudah dibuatnya itu.

"Sawah masyarakat yang luas ini tidak seharusnya mengalami kekeringan, karena pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dari sawah ini. Ini PT BKM kok malah membuat bendungan secara permanen untuk mengalihkan air ini," kata Irving, dilansir dari goriau.com, Selasa (15/10).

Irving meminta kepada perusahaan untuk segera membongkar bendungan dan sekat kanal yang dibangun itu. Terkait teguran keras tersebut, pihak Dinas PU Siak memberi waktu hanya 2 hari untuk membongkar bangunan sekat kanal yang dibangun PT BKM.

Bahkan, kata Irving lagi, jika tidak segera dibongkar, Dinas PU akan menurunkan alat berat ke lokasi untuk membongkar langsung. Jangan karena alasan mengatasi karhutla, tapi malah mengorbankan nasib petani.

"Pakailah hati nurani perusahaan itu, seharusnya mereka harus minta izin ke PU Siak, karena kanal itu yang membuat pemerintah daerah. Jangan karena kepentingan sepihak, main bendung bendung aja,” kata Irving geram.

Sementara, Humas PT Balai Kayang Mandiri (BKM), Yustinus berjanji akan membongkar bendungan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja itu. “Tadi juga sudah dibuat kesepakatan dengan pihak Pemerintah Daerah, DLH, Dari KLHK, bahkan hadir juga perwakilan Badan Restorasi Gambut. Kita komit mendukung pemerintah daerah” ujar Humas BKM.

RR/grc/zet