Diduga Kecipratan Suap

Tiga Mantan DPRD Bengkalis Dipanggil KPK

Administrator - Selasa,15 Oktober 2019 - 10:00:53 wib
Tiga Mantan DPRD Bengkalis Dipanggil KPK
Febri Diansyah

RADARRIAUNET.COM: Lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memanggil tiga anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2009—2014 sebagai saksi, pada penyidikan kasus suap terkait dengan proyek Multi Years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

"Yach. Hari ini dijadwalkan memeriksa tiga mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai saksi untuk tersangka Amril Mukminin, terkait dengan tindak pidana korupsi suap proyek Multi Years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (14/10/19).

Dikatakannya, tiga dari saksi itu dijadwalkan pemeriksaanya untuk tersangka Bupati Bengkalis Amril Mukminin tersebut Mira Roza dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dani Pruba dari Fraksi Partai Patriot, dan Darmizal yang dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

"Penyidik masih mendalami keterangan saksi terkait penerimaan uang untuk pengesahan proyek jalan di Bengkalis," ujar Febri. Dalam kasus ini Amril diduga menerima uang dengan nilainya total sekitaran Rp5,6 miliar, terkait kepengurusan proyek tersebut. Pemberian uang itu diduga berasal dari pihak PT CGA selaku pihak yang akan menggarap proyek tersebut.

Diketahui, tanggal 11 Oktober 2019 juga dipanggil tiga mantan anggota DPRD Bengkalis Fraksi PKS, yakni Azmi R Fatwa, Fidel Fuadi, dan Khusaini. Mereka dipanggil penyidik dan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek Multi Years tersebut. Selain itu juga dipanggil dua orang dari Fraksi Partai Demokrat yaitu Nanang Haryanto dan Rismayeni.

Tapi sebelumnya, tanggal 9 Oktober 2019, KPK juga memanggil lima mantan anggota DPRD Bengkalis yang diperiksa masing-masing itu atas nama Musliadi dari Fraksi PKB, Indra Gunawan dari Fraksi Golkar, Iskandar Budiman dari Fraksi Golkar, Muhammad Tarmizi dari Fraksi PPP dan Almi Husni dari Fraksi PKB. Namun dalam hal ini Muhammad Tarmizi dan Almi Husni tidak hadir.

Kesempatan itu, Febri Diansyah mengatakan, penyidik mendalami aliran uang suap yang diduga mengalir pada mantan anggota DPRD Bengkalis tersebut. ?"Penyidik ini mendalami keterangan saksi terkait penerimaan uang untuk pengesahan anggaran proyek jalan di Bengkalis," ujar Febri Diansyah, dilansir tribunews.com.

Lebih lanjut disampaikannya, KPK menduga ada uang suap proyek Multi Years tersebut  yang mengalir ke mantan anggota DPRD Bengkalis. Hal tersenut terungkap dari materi pemeriksaan mantan anggota DPRD Bengkalis. Namun demikian sambungnya, hingga disaat ini penyidik mendalami aliran uang suap tersebut dengan mendalami keterangan saksi terkait penerimaan uang untuk pengesahan anggaran proyek jalan di Bengkalis.

Untuk diketahui KPK pada tanggal 16 Mei 2019 telah menetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka menerima suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Kasus itu merupakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis.

Proyek Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning dalam bentuk Multi Years adalah salah satu bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar. Proyek pembangunan jalan itu sempat dimenangkan oleh PT CGA. Namun, kemudian dibatalkannya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis dengan alasan bahwa PT CGA diisukan masuk daftar hitam (blacklist) Bank Dunia.

PT CGA menerima surat pembatalan penyedia barang dan jasa (SPPBJ). Namun, di tingkat kasasi pada bulan Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan itu PT CGA memenangi gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan berhak melanjutkan proyek tersebut. Maka, pada bulan Februari 2016, sebelum Amril menjadi Bupati Bengkalis, diduga telah menerima Rp2,5 miliar untuk memuluskan anggaran proyek tersebut pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019.

Setelah Amril menjadi Bupati Bengkalis, diduga terjadi pertemuan antara perwakilan PT CGA dengan yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut, PT CGA diduga meminta tindak lanjut Amril terkait dengan proyek agar bisa segera tanda tangan kontrak dan yang bersangkutan menyanggupi untuk membantu.

Dalam rentang Juni dan Juli 2017, diduga tersangka Amril telah menerima Rp3,1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dari pihak PT CGA. Penyerahan-penyerahan uang ini diduga untuk memuluskan proyek yang akan digarap oleh PT CGA, yakni proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning multiyears pada tahun 2017 s.d. 2019.

Tersangka Amril diduga menerima uang setidak-tidaknya mencapai Rp5,6 miliar, baik sebelum maupun saat menjadi Bupati Bengkalis. Atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah memproses dua orang sebagai tersangka dan mendakwa ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, yaitu Sekretaris Daerah Kota Dumai nonaktif dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013—2015 M. Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Keduanya telah didakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi terkait dengan proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada tahun anggaran 2013—2015.
Dalam kasus itu, dugaan kerugian keuangan negara yang telah dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sekitar Rp105,88 miliar.

 

RR/DAI