Anggaran Rp4,36 Triliun untuk Perbaiki 175 Ribu Rumah Tak Layak Huni

Jakarta: Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga pemukiman.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam bidang penyediaan perumahan, Kementerian PUPR mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp8,48 triliun. Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran subsidi KPR Sejahtera yang digulirkan Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dari total Rp8,48 triliun, separuhnya yakni Rp 4,36 triliun akan digunakan untuk pengentasan rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti sitat medcom.id, Sabtu (31/8/2019).

Pada 2020, program BSPS ditargetkan menjangkau 175 ribu rumah dengan dua kategori yakni BSPS Pembangunan Baru sebanyak 25.365 unit termasuk rumah tidak layak huni yang ada di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan BSPS Peningkatan Kualitas sebanyak 150 ribu unit.

Meski setiap tahunnya menganggarkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, namun kemampuan Pemerintah dalam hal pendanaan masih terbatas dibandingkan jumlahnya di Indonesia yang masih tinggi.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong

Untuk penyediaan Rumah Susun (Rusun) dialokasikan anggaran sebesar Rp3,14 trliun untuk membangun sebanyak 4.799 unit. Penyediaan Rumah Khusus (Rusus) bagi nelayan, pekerja, aparat negara di kawasan perbatasan, warga terdampak bencana dianggarkan sebesar Rp470 miliar untuk 2.000 unit.

Dukungan pemerintah kepada pengembang perumahan rumah subsidi melalui pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp200 miliar untuk 22.500 unit.

RRN/MI