Dirjen Polpum: Potensi Kerawanan Pemilu Merupakan Tantangan Demokrasi

Radarriaunet.com: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas)untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Claro, Makassar, Selasa (12/2).

Hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 1500 peserta yang terdiri dari unsur TNI-Polri, penyelenggara dan pengawas pemilu,Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Forkompimda se-wilayah Indonesia Timur.

Acara ini juga dilaksanakan sebagai cara Ditjen Polpum Kemendagri untuk turut serta dalam menyukseskan Pemilu 2019. Mereka paham bahwa salah satunya adalah kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pemilu.

Seperti sitat Merdeka.com, selasa (12/2/2019), Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam sambutan pembukaan acara mengatakan, sebagaimana diamanatkan pasal 434 Undang undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya pencapaian pemilu yang demokratis.

"Potensi kerawanan pemilu merupakan suatu tantangan demokrasi. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan perlu terus bersinergi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantapan guna menyukseskan pemilu serentak Tahun 2019," katanya.

"Tujuan lain ialah supaya adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta stakeholder terkait dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta iklim demokrasi yang kondusif, aman dan damai," tambah Akbar Ali, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri.

RRN/Merdeka.com