Mendagri Ingatkan Ahok, Petahana Harus Cuti agar Netral di Pilkada

Administrator - Kamis,04 Agustus 2016 - 09:30:29 wib
Mendagri Ingatkan Ahok, Petahana Harus Cuti agar Netral di Pilkada
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016). kcm
RADARRIAUNET.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ketentuan calon petahana yang harus cuti dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sudah melalui kajian yang matang oleh DPR dan pemerintah. Sempat terjadi pembahasan alot saat DPR dan pemerintah membahas poin ini, tetapi akhirnya disepakati calon petahana harus mundur demi netralitas kepala daerah.
 
Tjahjo menuturkan, ada sejumlah kasus ketika calon petahana justru menggunakan birokrasi hingga APBD untuk memenangkannya dalam pilkada. "Salah satu masalah kan, masalah netralitas, karena kalau seseorang masih menjabat kan tetap (berpeluang menyalahgunakan wewenang)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
 
Hal tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama atau Ahok yang berencana mengajukan judicial review atau peninjauan kembali ketentuan cuti bagi calon petahana di UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
 
Namun, Tjahjo enggan berburuk sangka apakah Ahok juga akan melakukan kecurangan apabila tetap menjabat jelang kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 dimulai. "Kan tergantung yang bersangkutan," kata Tjahjo.
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye. Untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar empat bulan.
 
Ahok sebelumnya mengaku keberatan dengan aturan cuti kampanye tersebut. Keberatan Ahok itu lantaran masa kampanye Pilkada DKI 2017 akan bersamaan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. "Saya cuma minta seandainya saya memutuskan menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh asal saya tidak cuti. Harusnya boleh kan. Boleh enggak, boleh mesti tanya sama MK," kata Ahok. 
 
 
teu/kcm/radarriaunet.com