Kembali Pemkab Rohil Mendata Jumlah Tenaga Honor

Administrator - Kamis, 04 Agustus 2016 - 09:07:57 wib

Acara pendataan tenaga honorer yang dilakukan pemkab Rohil. Rusdy

RADARRIAUNET.COM - Terkait dengan berkurangnya anggaran APBD di Kabupaten Rokan Hilir, Tenaga honorer yang tak bekerja atau tak konsisten bersiap-siap untuk diistirahatkan. Hal demikian disampaikan Bupati Rokan Hilir Suyatno melalui Asisten IV Dahniar dihadapan ratusan tenaga honorer kesehatan yang berasal dari puskesmas Bagan Sinembah, Puskesmas Basira dan Puskesmas Simpang Kanan, Rabu (3/8/2016).

Kegiatan yang merupakan inventarisasi dan verifikasi tenaga honorer ini digelar di Aula bintang mulia Bagan Batu turut dihadiri kepala Puskesmas Bagansinembah dr. Josafat, kepala Puskesmas Simpang Kanan drg. Nini Juniarti dan Ka puskesmas Basira Suciwati, kegiatan ini juga digelar tanya jawab.

Dikatakan Dahniar tenaga honorer kesehatan masih dinilai memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan. "Harapan Pak Bupati agar tenaga yang ada dioptimalkan sesuai peran dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan," pesannya.

Selain itu mantan Direktur RSUD Pratomo ini juga berpesan kepada seluruh pegawai baik PNS maupun honorer agar lebih giat bekerja, "Mulai hari ini kita bekerja disiplin dan lebih rajin, karena bagi yang rajin dan disiplin tidak akan dirumahkan, tapi kalau bermalas-malasan dan tidak masuk bekerja, itu yang akan dievaluasi, " harapnya.

Dahniar menjelaskan, dampak berkurangnya anggaran ini dipengaruhi harga minyak dunia yang saat ini sedang gejolak diseluruh dunia." Dampaknya tidak hanya di daerah saja melainkan sampai ke tingkat Nasional, oleh karenanya, seluruh tenaga honorer di seluruh SKPD dituntut untuk mengevaluasi kinerja, kalau tidak konsisten ya harus diistirahatkan," terang Dahniar lagi.

Disebutkan Dahniar bahwa belanja pegawai di kabupaten Rokan Hilir ini jumlahnya demikian fantastik, "Untuk bayar gaji pegawai dan honorer sebesar 800 milyar lebih sementara itu diasumsikan pada tahun depan APBD Rohil sekitar 1,2 triliun, ini kan tak benar karena belanja pegawai lebih dari 60 persen, kalau sudah begini bagaimana roda pembangunan mau berjalan," ucapnya.

Padahal lanjut Dahniar, jumlah anggaran yang tersisa dari yang diasumsikan tersebut di atas dirasakan akan sangat kurang, "400 milyar dibagi 54 SKPD bayangkan, itu bukan beban lagi pemda tapi teruk, bagaimana mau berjalan, apakah itu cukup, sedangkan untuk CK saja itu tidak cukup bagaimana lagi untuk yang lainnya, karena ideal porsinya adalah 60 : 40, 60 persen untuk pembiayaan pembangunan dan 40 persen untuk belanja pegawai, apa yang mau dibuat oleh SKPD," papar Dahniar.

Rusdy/radarriaunet.com

Berita Terkait