Tujuh Poin Koreksi Demokrat untuk Pemerintah Jokowi-JK

Administrator - Sabtu, 11 Juni 2016 - 17:58:57 wib

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013). Kcm

RADARRIAUNET.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan ada tujuh poin koreksi dari Demokrat untuk Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), terkait kondisi terkini yang terjadi di Indonesia.

Tujuh poin ini diberi hashtag #KoreksiDemokrat.

"Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan. #KoreksiDemokrat" kata Hinca di akun Twitter @hincapandjaitan, Jumat (10/6/2016).

Berikut ini tujuh poin #KoreksiDemokrat:

1. Situasi perekonomian saat ini harus disadari, ekonomi kita masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN di 2016.

Jika tidak segera diatasi sangat bisa kita mengalami gagal fiskal. Implikasi berpengaruh negatif, antara lain pada pendapatan dan daya beli rakyat, pada penerimaan negara.

2. Tentang kondisi sosial-ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah, atas lemahnya perekonomian saat ini. Dalam keadaan ekstrim, bantuan sosial kepada masyarakat diperlukan. Meskipun dulu dikritik, kenyataannya kebijakan itu sangat membantu rakyat tak mampu dalam keadaan susah.

3. Berkaitan dengan keadilan dan penegakan hukum. Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh.

Hukum sebagai panglima dan bukan politik atau kekuasaan. Sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan, sebagai bagian dari kepastian hukum (legal certainty).

4. Tentang kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah. Dalam kehidupan demokrasi yang sehat, partai politik memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya.

Setiap campur tangan terhadap internal dari siapapun, akan menciderai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban (civilized).

Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu. Semua wajib menghormatinya. Absolute power can corrupt absolutely. Jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu, maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan.

5. Berkaitan dengan posisi TNI dan Polri dalam kehidupan nasional. Sejak tahun 1998 TNI dan Polri melaksanakan reformasi dan transformasi menuju ke peran dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan.

Demokrat mengingatkan agar TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya tidak tergoda, atau mau ditarik ke wilayah politik praktis atau kekuasaan.

6. Berkaitan dengan isu gerakan komunisme di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal. Demokrat cemas jika isu ini menjadi 'bola liar' yang berujung pada terjadinya konflik, bahkan benturan fisik secara horizontal.

Sikap Pemerintah harus jelas, jangn menimbulkan kebingungan, spekulasi dan bahkan persepsi yang keliru. Di Indonesia, konflik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, agama dan etnis, bisa berubah menjadi malapetaka yang dahsyat.

Rekonsiliasi dan kebenaran, tetap perlu kerangka, konsep yang disepakati oleh semua pihak yang pernah terlibat dalam permusuhan.

7. Berkaitan dengan peran pers dan media masa dalam kehidupan politik dewasa ini. Pers adalah salah satu pilar demokrasi dan memiliki peran penting dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Pers juga harus membuka diri secara adil, tak berpihak, berimbang memberitakan, meliput suara dan pandangan masyarakat. Jika ketiga hal itu tidak dilaksanakan, maka gugurlah jati diri dan fungsi pers sebagai penjaga nilai demokrasi dan keadilan.

Untuk diketahui, malam ini jajaran petinggi Demokrat melakukan Refleksi Ramadhan tentang situasi kehidupan nasional saat ini, di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

nsc/radarriaunet.com

Berita Terkait