Jokowi Ngotot Ekonomi RI Tetap Tumbuh 5,3 Persen dalam APBNP

Administrator - Kamis, 07 April 2016 - 20:35:06 wib

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin menurunkan target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 5,3 persen. ant

Jakarta (RRN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin menurunkan target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 5,3 persen. Sementara, asumsi makro lain mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan saat ini.

"Pertumbuhan tetap kami upayakan bisa dipertahankan di angka 5,3 persen. Inflasi perkiraannya turun dari 4,7 persen menjadi 4 persen. Kemudian nilai tukar kemungkinan berada di kisaran Rp13.400 per dolar dari sebelumnya Rp13.900,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Kamis (7/4).

Selain menyesuaikan tiga asumsi tersebut, pemerintah juga menurunkan asumsi harga minyak (ICP) menjadi US$35 per barel atau turun US$15 per barel dari posisi sebelumnya di angka US$50 per barel. Sedangkan untuk target produksi minyak dan gas bumi siap jual atau lifting dipertahankan pada level yang sama dalam APBN 2016 masing-masing 830 ribu barel per hari dan 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Akibat turunnya asumsi ICP, Bambang menyebut target penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) juga merosot. Pajak penghasilan Migas disebutnya turun Rp17 triliun, bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas direvisi turun sebesar Rp50,6 triliun.

“Ditambah lagi pengurangan penerimaan di non migas, PNBP non migas khususnya hasil tambang yang perkiraannya turun hampir Rp25 triliun," jelas Bambang.

Genjot Non Migas

Dalam rangka mengamankan angka penerimaan negara seiring perubahan asumsi ekonomi tadi, kata Bambang, pemerintah akan menjaga penerimaan pajak dari sektor non migas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini mengungkapkan, pemerintah juga akan memaksimalkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty yang aturannya tengah menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Yang kita akan jaga adalah penerimaan di pajak non migas. Dan salah satunya yang paling penting adalah nanti penerapan dari tax amnesty," imbuhnya.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah ke depan ialah menyiasati defisitnya neraca keuangan negara menyusul diubahnya sejumlah asumsi makro ekonomi.

Guna menyelesaikan potensi tersebut, pemerintah kata Pramono juga akan menekan angka belanja Kementerian dan Lembaga.

"Yang jelas pada semua kementerian diminta untuk hemat perjalanan dinas, rapat, belanja operasional dan moratorium gedung tetap dilakukan. Jadi tidak ada pembangunan gedung baru dimana saja supaya ini tersampaikan kepada semuanya," kata Pram.

Sementara itu Presiden Joko Widodo juga menekankan agar belanja negara difokuskan pada sektor infrastruktur.

"Belanja kita yang berkaitan dengan infrastruktur, fokuskan. Pada yang sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, jangan lagi kita terjebak pada money follow function, semua dibagi pada organisasi-organisasi yang ada di kementerian, lembaga yang ada. Fokus jelas, prioritas juga harus jelas," tegasnya.

gen cnn/ rrn

Berita Terkait