Pemerintah Myanmar Mengaku Kalah dari Partai Suu Kyi

JAKARTA (RRN) - Pemimpin Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berkuasa di Myanmar, Htay Oo, mengaku kalah dari Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan oposisi Aung San Suu Kyi.

"Kami kalah," ujar Oo dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Senin (9/11), tepat sehari setelah pemilihan umum digelar.

•    
Hingga kini, proses penghitungan suara pemilu masih berlangsung dan belum ada hasil resmi yang diumumkan. Namun, juru bicara NLD, Win Htein, mengatakan bahwa proses penghitungan sementara menunjukkan partainya meraih 80 persen suara di daerah-daerah berpopulasi tinggi.

Win juga mengakui bahwa sejauh ini NLD telah memenangkan 65 persen suara di Mon dan Kayin. Sementara itu, Oo juga mengaku terkejut dengan tingkat kekalahan di basis terkuat pendukungnya di Hinthada.

"Saya tidak memperkirakan ini karena kami melakukan banyak hal untuk rakyat di wilayah ini. Namun, ini adalah keputusan rakyat," katanya.

Sementara hasil pemungutan suara dihitung, belum diketahui pula apakah NLD akan memenangkan dua pertiga kursi parlemen, syarat minimal untuk membentuk pemerintahan di Myanmar.

Pemilu ini digadang-gadang sebagai titik tolak perjalanan panjang Myanmar menuju demokrasi dari kediktaktoran militer. Ini juga dianggap sebagai momen penentu apakah Suu Kyi akhirnya dapat menikmati kemenangan setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai tahanan rumah.

Periode ketidakpastian

Apapun hasil pemilu ini, para ahli melihat Myanmar tetap akan memasuki periode ketidakpastian.

Walaupun Suu Kyi menang, para pakar mempertanyakan bagaimana cara tokoh pro-demokrasi tersebut dapat bernegosiasi dengan pihak berkuasa lainnya untuk berbagi kekuasaan di tengah militer yang masih dominan.

Di awal perjalanan saja, langkah Suu Kyi sudah terjegal undang-undang bentukan junta militer yang mengatur bahwa presiden Myanmar tak boleh memiliki pasangan atau keturunan warga asing. Suu Kyi sendiri memiliki dua anak yang berkebangsaan Inggris.

Namun, Suu Kyi memiliki strategi sendiri, yaitu dengan menunjuk seorang presiden boneka dari NLD. Nantinya, Suu Kyi akan tetap mengatur presiden tersebut.

Kendati demikian, para pakar melihat bahwa militer akan tetap memiliki kekuatan besar. Pasalnya, seperempat kursi parlemen sudah disediakan khusus untuk militer.

Selain itu, hukum Myanmar juga memungkinkan militer mengambil alih pemerintahan dalam kondisi tertentu. Militer juga sudah memiliki pegangan ranah ekonomi melalui perusahaan-perusahaan induk. (den/fn)