Gubernur Mathius Fakhiri dan Komite Percepatan Otsus Papua Resmi Dilantik, Momentum Wujudkan Papua sebagai 'Barometer' Pembangunan Nasional

Radarriau.net | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mathius D. Fakhiri sebagai Gubernur Papua, didampingi Aryoko Rumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua, bersamaan dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, ini menandai babak baru akselerasi pembangunan di Bumi Cendrawasih melalui kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.

Kehadiran Komite Eksekutif, yang diketuai oleh Velix Vernando Wanggai, menegaskan perhatian khusus dan komitmen langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan program pembangunan di Papua berjalan secara terintegrasi dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Komite ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025 dan akan bekerja membantu Badan Pengarah yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Misi Gubernur: Jadikan Papua Barometer Pembangunan

Usai pelantikan, Gubernur Mathius D. Fakhiri menyatakan tekad kuatnya untuk menjadikan Provinsi Papua sebagai "barometer" atau tolok ukur kemajuan di seluruh Tanah Papua. Ia menekankan bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi induk memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan contoh yang baik bagi provinsi-provinsi otonomi baru lainnya.

"Kami akan melakukan akselerasi untuk pembangunan, percepatan, mudah-mudahan bisa punya makna bagi Provinsi Papua dan tentunya untuk Indonesia yang kita cintai," ujar Gubernur Mathius.

Prioritas utama pemerintahannya adalah fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama melalui peningkatan mutu dan akses pendidikan serta kesehatan. Untuk mewujudkan hal ini, ia berjanji akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, termasuk bekerja erat dengan Komite Eksekutif yang baru dilantik.

"Kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Kami akan bergandengan tangan dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan," tegasnya, menyoroti pendekatan inklusif yang akan diusungnya.

Komite Eksekutif, Jembatan Pusat-Daerah dan Pengawal Delapan Agenda Utama

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menjelaskan mandat penting yang diemban oleh lembaganya. Komite ini akan bertindak sebagai jembatan koordinasi yang vital antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua untuk memastikan semua program pembangunan berjalan sinergis.

Velix mengungkapkan, Presiden Prabowo menginginkan pengelolaan Papua secara langsung, menyeluruh, dan terintegrasi, mencakup agenda dalam konteks global, nasional, hingga konsolidasi di tingkat provinsi dan kabupaten.

Komite yang beranggotakan sepuluh orang—termasuk tokoh-tokoh dengan latar belakang beragam seperti John Wempi Wetipo, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, dan Ari Sihasale—ini, akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua. Agenda-agenda tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, hingga pengembangan sosial budaya seperti olahraga dan ekonomi kreatif.

"Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara," pungkas  Velix, menekankan semangat pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Papua.

 ((Her)