Panglima TNI Geram Anak Buahnya Tewas Ulah Kebiadaban OPM

Radar Riau | Jakarta  - Aksi biadab Organisasi Papua Merdeka (OPM) usai menewaskan Letda Infanteri Oktavianus Sogorlay (OS) sekaligus Danramil 1703-04/Aradide terjadi pada Kamis 11 April 2024 di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupten Paniai, Papua Tengah membuat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merasa geram.

“Gangguan-gangguan dari OPM masih terjadi. Kemarin Danramil saya di sana ditembak kemudian dibacok sampai gugur," ungkap Jenderal Agus kepada wartawan dikutip Selasa 16 April 2024.

Jenderal Agus mengatakan bahwa atas peristiwa tersebut artinya gangguan-gangguan lainnya masih mungkin terjadi di wilayah Papua.

Hal itu juga merujuk kepada gangguan lanjutan yang dilakukan OPM ketika melakukan proses persemayaman Letda Infanteri Oktavianus Sogorlay.

“Pada saat persemayaman pun masih diganggu. Jadi gangguan itu masih ada, kita tetap mengimbau kepada mereka agar tidak seperti itu,” terang Agus.

Panglima Agus menjelaskan, bahwa kehadiran TNI hingga Polri di tanah Papua adalah untuk pelaksanaan pengamanan teritorial yang bertujuan mempercepat proses pembangunan.

“Tugasnya kan melaksanakan kegiatan teritorial. Kegiatan teritorial itu untuk mempercepat pembangunan. Kemudian juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sana supaya masyarakat di sana sejahtera sama dengan di wilayah lainnya di luar Papua,” tandasnya.

 Mabes TNI sebelumnya menegaskan  perbuatan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada Letda Infanteri Oktavianus Sogorlay (OS) sekaligus Danramil 1703-04/Aradide merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Aksi biadab teroris OPM itu dengan menembak Letda Oktavianus lalu menebas kepala korban pakai parang.

“Secara keji pasca-ditembak kemudian diparang di bagian kepala dan tangan. Apa yang dilakukan OPM adalah pelanggaran HAM berat!” sebut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Nugraha Gumilar, Jumat, 12 April 2024.

"Ulah OPM sudah merusak perdamaian yang dibangun di Papua. Hal tersebut tentu bakal berdampak pada percepatan pembangunan yang kini tengah dilakukan pemerintah. Juga telah mencederai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian serta percepatan pembangunan di Tanah Papua,” pungkas Mayjen Gumilar.

(IG)