Pertanyakan RTRW, Legislator Kampar Datangi DPRD Riau

PEKANBARU (RRN) - Komisi I DPRD Kabupaten Kampar yang diketuai oleh Toni Hidayat mendatangi DPRD Riau. Para legislator Kabupaten Kampar tersebut bermaksud untuk mempertanyakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terutama wilayah yang berada di Kabupaten tersebut.

"Kita ingin melihat RTRW sejauh mana perkembangannya dan ini akan kita follow up," jelas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Toni Hidayat, Rabu (9/9/2015).

Menurutnya, masalah RTRW menjadi keresahan bagi Kabupaten Kampar. Salah satu contoh ada lahan kecamatan yang ternyata masuk kawasan hutan. Sehingga RTRW tersebut harus diperjelas.

Bahkan menurutnya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin. "Makanya kita juga meminta kepada tim yang dibentuk di Pemkab Kampar untuk juga bersinergi dengan Pansus monitoring yang ada di DPRD Provinsi," tambahnya.

Sementara itu, rombongan komisi I DPRD Kampar tersebut disambut oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan anggota DPRD Riau Ilyas H.U di ruang Komisi C DPRD Riau. Menurut Sunaryo dari data terakhir yang sudah diperoleh ada sekitar 2,7 juta hektar. Namun, dari Kementrian terkait hanya sekitar 1,6 juta hektar.

"Ada nya keresahan masalah RTRW belum jelas, ini juga keresahan kami juga bagi DPRD Provinsi. Senin yang lalu kita sudah panggil Pemprov. Sudah ada tim yang datang dari pemprov dan yang diajukan 2,7 juta hektar harus disahkan. Tapi ada juga 1,6 juta hektar dari Kementrian dan ada separuh yang hilang. Ini juga tentunya akan ada masalah di Kabupaten/Kota. Misal, bisa jadi kecamatan masuk dalam kawasan hutan," papar Sunaryo.

Lebih jauh dikatakanya, bahwa 21 September ini direncanakan akan ada pertemuan dengan anggota DPR RI. "Saya sudah hubungi DPR dan DPD RI dari Riau dan rencananya akan dilakukan 21 September ini memfasilitasi Kementrian terkait membicarakan RTRW ini dan taget kita tahun 2015 ini sudah selesai," katanya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa banyak kendala yang ditimbulkan. Misalnya saja ada sekitar 30 investor yang akan menanamkan investasi di Kota Dumai yang enggan menanamkan investasinya. "Investasi triliunan yang tidak bisa dilakukan. Bahkan program presiden seperti pembangunan tol juga tidak bisa dilaksanakan," tutupnya. (hal/fn)