68 Mobil Dinas Rohil Dikuasai Pihak Yang Tidak Berhak

Administrator - Rabu,09 September 2015 - 11:00:40 wib
68 Mobil Dinas Rohil Dikuasai Pihak Yang Tidak Berhak
Pemkab Rohil telah tarik paksa 68 mobil dinas dari pejabat. Penggunaan dinilai tidak sesuai dan menyebabkan perolehan WTP

BAGANSIAPIAPI (RRN) - 68 mobil dinas milik Pemkab Rokan Hilir masih dikuasai pihak yang tidak berhak. Akibatnya, opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) tidak pernah didapat. Oleh sebab itu, akan dilakukan penarikan paksa oleh Tim Penanganan Aset. “Sesuai dengan hasil audit BPK RI, Perwakilan Provinsi Riau tentang aset bergerak, yang dikuasai yang tidak berhak, sebanyak 92 unit kendaraan dinas dan data terlampir,” jawab Bupati Rohil terhadap pandangan umum fraksi di gedung dewan belum lama ini.


Maka berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir katanya telah melakukan penarikan aset kendaraan tersebut kepada pihak yang tidak berhak dengan menyurati dan mengkomunikasi secara persuasif, bahwa kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.


Pelaksanaan penarikan aset kendaraan mobil dinas ini sampai dengan waktu yang ditentukan, telah dikembalikan sebanyak 24 unit. Sedangkan sisanya 68 unit, masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya, dalam rangka pengamanan aset kendaraan mobil dinas tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menurut Suyatno akan melakukan penarikan paksa, dengan langkah melakukan pembentukan Tim Penangan Aset yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

 

Inspektorat, Perhubungan dan Satpol PP serta Kepala Bagian Keuangan dengan Surat Bupati Rokan Hilir nomor 439 tahun 2015 tanggal 22 Juni 2014 tentang Penetapan Panitia Pengamanan Aset Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.


Terkait penataan dan pengelolaan aset, pada tahun 2013 terdapat nilai aset yang tidak diyakini kewajaraanya oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, yaitu, Rp3.377.616,721.478,94, hasil audit BPK RI tahun 2014. Maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir katanya melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan nomor nota kesepakatan, 15 LK-B/2014 dan nomor 04 PW 04/III 2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah.


Dalam pengelolaan kerja sama barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Rokan HIlir dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dibentuk Tim BPKP, Perlengkapan dan Penyimpangan serta pengurus barang disetiap SKPD. Pelaksanaan inventarisasi aset dimulai pada tanggal 18 Juni sampai dengan 23 Desember 2014 dengan menggunakan sistem aplikasi Simda BMD menginput data aset setiap SKPD kedalam sistem Simda BMD disesuaikan dengan neraca keuangan masing-masing SKPD.


Pada tanggal 23 Desember 2014 dari hasil input data tersebut, didapat angka aset yang telah disesuaikan rencana keuangan sebesar Rp1,5 triliun. Setelah dilakukan penghimpunan data tahap selanjutnya, dilakukan inventarisasi untuk membuat kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan oleh seluruh SKPD. Tahapan ini belum dilaksanakan karena programnya masuk pada anggaran perubahan 2015.


Walaupun demikian, Bagian Perlengkapan sudah menyurati pengurus barang seluruh SKPD agar melakukan inventarisasi dengan nomor surat 030/Perkat 2015/16 tanggal 12 Januari 2015 tentang Input dan Data Aset kedalam Aplikasi SImda BMD serta melakukan input data tahun 2014. “Sehingga pengelolaan barang milik daerah belum tuntas dan masih dalam proses,” ujar Suyatno. (hum)