JK Sebut Jurus Pajak ala Prabowo Bebani APBN

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai relaksasi pajak yang rencananya dilakukan Calon Presiden Nomor Prabowo Subianto bisa membebani defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka pendek. Semakin tinggi defisit, maka pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan belanja yang jor-joran.

JK mengatakan pajak adalah penerimaan utama negara hingga saat ini. Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sebesar Rp160,8 triliun per Februari 2019 menyumbang 74,03 persen dari penerimaan sebesar Rp217,2 triliun. Sehingga, jumlah belanja negara tentu juga dipengaruhi oleh hasil pungutan pajak.

Sementara itu, belanja negara tentu dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia. Oleh sebab itu, ia menilai relaksasi pajak jangan dilakukan secara cepat.

"Kalau terlalu cepat (penurunan pajak), itu penerimaan berkurang, maka pembangunannya juga akan turun," jelas JK, seperti sitat CNN Indonesia, Senin (15/4).

Sebelumnya, Prabowo dan calon wakil presidennya Sandiaga Uno berencana menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga Pajak Penghasilan (PPh) pribadi bisa berkurang. Akibatnya, masyarakat punya sisa pendapatan lebih untuk konsumsi.

Tak hanya itu, Prabowo juga berencana untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25 persen untuk meningkatkan investasi. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 16 persen dari posisi saat ini 11,5 persen.

JK mengatakan sejatinya memang ada korelasi antara penurunan tarif PPh dengan investasi. Sebab, sesuai teorinya, ada kemungkinan bagian pendapatan perusahaan yang seharusnya disetor untuk pajak bisa digunakan perusahaan untuk ekspansi usaha atau reinvestasi.

Namun, menurutnya, penurunan tarif pajak yang efektif tetap harus dihitung agar tak membebani defisit APBN. Menurut data Kemenkeu, defisit APBN per Februari tercatat 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, target defisit APBN di tahun ini ada di angka 1,84 persen dari PDB.

"Jadi bagaimana batasan antara pajak yang baik, dan dapat memajukan pembangunan dan juga bisa perbaiki defisit kita," tandasnya.

RRN/CNNI