5 Jabatan Komisioner KPU Rohul Riau Kosong, KPU Riau Ambil Alih

PASIRPANGARAIAN: Terhitung sejak 3 Maret 2019 lalu, 5 Komisioner Komisi pemilihan umum (KPU) Rokan Hulu (Rohul), telah memasuki Masa Purna Bakti.

Namun hingga kini, 5 jabatan Komisioner KPU Rohul tersebut Masih kosong.

Banyak pihak khawatir, kekosongan ini berpotensi menganggu persiapan KPU Rohul menghadapi Pemilu 2019 yang tinggal beberapa minggu kedepan.

Kekhawatiran terganggunya, persiapan KPU Rohul menghadapi Pemilu 2019 akibat kekosongan Komisioner ini, langsung dijawab oleh Komisioner KPU Riau, Devisi partisipasi masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto.

Menurutnya, Kekosongan Komisioner KPU Kabupaten/ kota secara langsung sudah di ambil alih KPU Provinsi Riau, selama terjadinya kekosongan Komisioner, kendali KPU Kabupaten Kota dipegang KPU Riau dalam artian semua kebijakan di KPU Kabupaten Kota, diambil alih KPU provinsi Riau.

"Tidak bakal menganggu persiapan lah, kami monitor terus daerah," katanya, seperti sitat Tribunpekanbaru, Selasa (5/3/2019).

Nugroho menjelaskan, Pengisian Komisioner KPU Rohul dan Kabupaten/ Kota lainya yang kosong, saat ini tinggal menunggu pengumuman pleno Hasil Fit And proper yang sudah dilakukan KPU Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

"Pelantikan KPU Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan hari ini di Bandung karena pimpinan KPU Riau Kebetulan ada acara Rakornas disana," sebutnya.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU Rohul Elfendri mengungkapkan, di akhir masa jabatan, Komisioner KPU masih meninggalkan beberapa pekerjaan yang penting, salah satunya persiapan Logistik Pemilu dan Rekrutmen KPPS.

Diakuinya, untuk Rekrutmen KPPS itu yang lebih berperan itu adalah PPS, jadi KPU sebenarnya hanya mengontrol dan memantau proses jalan atau tidak, dan tugas itu kita sudah diserahkan ke sekretariat.

Lebih lanjut dijelaskanya, selama menjabat sebagai komisioner ada beberapa kemajuan dan terobosan yang sudah dilakukan Komisioner KPU Rohul priode 2014-2019.

Diantaranya terkait pembersihan data pemilih khusunya di Kawasan perusahaan.

"Kemajuan lain yang sudah dicapai yaitu pengawasan dan kontrol terhadap kualitas pemungutan suara. Hal ini dibuktikan dengan pemberian bimtek penyelenggara Pemilu hingga ke tingkat bawah dan itu sudah kemajuan yang sudah luar biasa, dimana pilgubri kita tidak ada tuntutan hukum," sebutnya.

Diakuinya, kemudian Kemajuan lain yang sudah dicapai, adalah data-data hasil pemungutan suara dari bawah sampai keatas clear tanpa ada gugatan atau temuan pelanggaran.

Ia menyebutkan, ‎sosialisasi Pemilu juga sudah menyentuh tingkat kelompok masyarakat marginal, bukan hanya di kota-kota, dan kaum terdidik di sekolah, tapi juga masyarakat marginal baik secara daerah dan pengetahuan dan ekonomi.

Beberapa kemajuan tersebut, tambahnya, turut mendorong meningkatnya partisipasi pemilih pada setiap Pemilu di Rohul, Seperti pada pilgubri 2013 Partisipasi Pemilih Rohul hanya 59 persen dan meningkat pada pilgubri 2018 menjadi 64 persen.

"Kita berharap apa yang sudah berhasil kami lakukan, lebih ditingkatkan komisioner baru, yang perlu menjadi perhatian mungkin dalam hal pelaksanaan kerawanan pemilu. secara nasional kita masih dikatogerikan awas artinya belum aman," pungkasnya.

Untuk diketahui, 5 Komisioner KPU Rohul masa bakti 2014-2019 yang memasuki masa Purna Bakti yaitu, Fahrizal, ST, MT, Elfendri, ST, M Eng, Nofriser, S.sos, MM, Sri Wahyudi S.kom, M.kom dan Hj Fitriati IS,SE.

RRN/Tribunpekanbaru