Masalah Ekonomi Paling Banyak Dikeluhkan

Wakil Rakyat DPRD Riau Sampaikan Laporan Reses Saat Sidang Paripurna

Administrator - Selasa,29 Januari 2019 - 20:20:17 wib
Wakil Rakyat DPRD Riau Sampaikan Laporan Reses Saat Sidang Paripurna
Wakil Rakyat DPRD Riau Sampaikan Laporan Reses Saat Sidang Paripurna. Foto: Ist

Pekanbaru: Penyampaian laporan hasil reses masa sidang III DPRD Riau telah selesai. Adapun laporan tersebut berisi aspirasi yang telah dijaring DPRD ke konstituen masing-masing daerah. Seperti masalah ekonomi, pembangunan jalan, pembangunan desa hingga bantuan modal usaha dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Nantinya aspirasi tersebut akan diusulkan DPRD ke Pemprov untuk dapat dilaksanakan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, Selasa (29/1) siang. Ia menyebut, reses merupakan kewajiban seorang anggota DPRD.

Dari reses tersebut seorang dewan bisa mengetahui apa saja yang menjadi persoalan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Semua anggota DPRD ada 65 orang. Berasal dari berbagai kabupaten/kota. Pada saat reses, seluruh anggota turun ke masyarakat menjaring keluhan yang ada. Paling banyak itu masalah ekonomi dan pengembangan UMKM," ujar Kordias.

Menurut dia, penjaringan aspirasi terhadap masyarakat juga sudah diatur ke dalam undang-undang. Maka tidak ada alasan bagi pemprov untuk tidak merealisasikan aspirasi DPRD yang telah dijaring ke masyarakat paling bawah.

"Kami meminta pemprov supaya mengakomodir seluruh aspirasi yang telah dijaring. Karena itulah tugas dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat," tuturnya.

Kordias kemudian mencontohkan salah satu aspirasi anggota DPRD Riau dapil Inhil Muhammad Arpah. Di mana ada tiga desa di sana yang ingin pindah ke Provinsi Jambi. Itu disebabkan minimnya bantuan dari pemerintah provinsi terhadap masalah perkebunan kelapa yang dialami warga. Kondisi sebaliknya justru dialami oleh masyarakat provinsi tetangga, yakni Jambi.

"Yang membuat masyarakat tambah kecewa di Jambi, karena kampung mereka berbatasan dengan Jambi, sangat cepat bantuan datang. Maka kami minta supaya aspirasi tersebut diakomodir. Karena jika dibiarkan lama-lama pencarian masyarakat setempat berkebun kelapa bisa mati," tambahnya.

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses masa sidang III yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Riau, disertai adanya pembacaan laporan yang disampaikan oleh masing-masing anggota dewan terhadap hasil resesnya.

Semua anggota DPRD Riau yang hadir dalam rapat sepakat, laporan penyampaian reses dibacakan.

Namun disampaikan langsung ke pimpinan sidang untuk selanjutnya di serahkan ke Sekdaprov Riau.

Satu per satu anggota dewan pun menyampaikan laporan resesnya ke pimpinan sidang.

Selanjutnya pimpinan sidang menyerahkan secara simbolis laporan tersebut ke Sekdaprov Riau.

Sejumlah Anggota DPRD Riau ada yang tidak ingin membacakan laporan resesnya karena selama ini apa yang disampaikan melalui reses tidak seluruhnya bisa ditindaklajuti oleh pemerintah daerah.

"Ini sudah yang ke 14 kali seingat saya kita paripurna penyampaian hasil reses tapi realisasinya tidak jelas. Tidak usah dibacakan, serahkan sajalah langsung. Kalau dibacakan kita juga tidak tau berapa persen yang diakomodir," kata anggota DPRD Riau Musyafak Asikin menjawab pertanyaan pimpinan sidang saat mempertanyakan apakah laporan reses dibacakan atau di serahkan ke pimpinan sidang.

"Kami menyerahkan saja, karena sudah banyak juga disampaikan, tapi tidak juga terakomodir. Kami menyerah sajalah," kata Supriati, anggota DPRD Riau dari partai Golkar daerah pemiliham Indragiri Hulu - Kuansing memperkuat pernyataan yang disampaikan Musyafak.

Pimpinan Sidang Paripuran Penyampaian Laporan Reses yang juga Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, sudah sewajarnya jika anggota DPRD Riau menyampaikan kekecewaanya terkait dengan banyak pokok-pokok pikiran yang tidak diakomodir oleh eksekutif.

Ia pun berharap laporan hasil reses yang disampaikan ke pemerintah daerah tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur riau dan jajaranya dalam menyusun kegiatan kedepannya.

Pihaknya tidak menapik, memang ada pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang diakomodir dalam program kerja pemerintah daerah, namun yang diakomodir tersebut hanya sebagian kecil.

"APBD itu isinya selain program pemerintah daerah juga dari DPRD. Pemerintahan daerah itukan antara Gubernur dan DPRD. Jadi bukan hanya apa yang diprogram gubernur saja tapi DPRD juga. Kita turun ke masyarakat melalui reses, nah hasil reses inilah yang selama ini tidak terakomodir oleh pemerintah daerah," pungkasnya.

Tampak hadir di ruang rapat, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, sementara dari pimpinan DPRD Riau hanya tampak tiga orang yang hadir. Yakni Sunaryo dan Kordias Pasaribu dan Noviwaldi Jusman.

Sedangkan satu pimpinan lagi, yakni Septina Primawati Rusli tidak tampak hadir di lokasi.

Kursi anggota DPRD Riau di dalam ruang rapat masih banyak yang kosong. Namun rapat tetap dilanjutkan.

Rapat dipimpin langsung oleh Sunaryo politisi PAN yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Sekretariat dewan, dari 65 anggota DPRD Riau yang hadir sebanya 33 orang.

"Rapat ini sangat penting. Karena pokok pikiran DPRD berasal dari reses, kemudian disepakati bersama untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah," kata Sunaryo saat membuka rapat penyampaian laporan reses masa sidang III di Kantor DPRD Riau.


lex/RR/rpc/tpc/Adv