Mendagri: Pemerintah Sudah Banyak Mengalah

Administrator - Rabu, 14 Juni 2017 - 17:09:24 wib
Mendagri: Pemerintah Sudah Banyak Mengalah
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mtvn Pic

Jakarta: Semua fraksi di DPR ingin memasukkan kepentingan masing-masing terkait lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Mereka tak ada yang mau mengalah.

"Enggak mungkin kepentingan partai harus mutlak, pasti harus ada yang berkorban," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu 14 Juni 2017.

Menurut Tjahjo, sulit mencari titik temu bila tak ada fraksi yang mau mengalah. Dia menyarankan, masalah ini diselesaikan dalam rapat paripurna. "Pemerintah sudah banyak mengalah dan mengikuti keinginan fraksi."

Soal tambahan kursi, misalnya, pemerintah akhirnya setuju jumlahnya 15. Sebelumnya pemerintah menginginkan tambahan kursi tak lebih dari 10.

Demikian pula dengan ambang batas parlemen. Pemerintah juga melunak. Tinggal ambang batas presiden.

"Pemerintah ini kan kalau menyampaikan opsi pada prinsip landasannya konstitusional. Kenapa 20 persen dasarnya bahwa capres diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai politik. Clear, undang undang dasar," beber Tjahjo.

Pemerintah yakin dengan ambang batas presiden 20 persen tidak ada calon tunggal. Pada Pemilu 2014 saja saat ambang batas 20 persen ada dua calon.

Tjahjo mengatakan, pemerintah belum akan turun dari keinginannya. Tapi, dia akan melihat pembahasan di pansus lebih dulu.

Dia berharap, semua pihak mau saling terbuka untuk membicarakan soal isu krusial. Sehingga bisa menghasilkan putusan yang terbaik untuk semua. Tjahjo bilang masih ada waktu untuk membicarakan.

"Prinsip pemerintah, yang sudah bisa dimusyawarahkan di panja maupun di pansus, bisa diputuskan di pansus. Yang tidak memungkinkan diambil keputusan di pansus, ya sudah bisa dibawa ke paripurna DPR," pungkas dia.

Isu yang saat ini masih menggantung adalah soal ambang batas presiden. Pemerintah, PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem ingin supaya ambang batas presiden 20-25 persen. Sementara, PKS, PKB ingin ambang batas sama dengan ambang batas parlemen. PKS, Gerindra, Demokrat tidak ingin ada ambang batas sementara PPP dan Hanura ingin 10-15 persen.

Mtvn/Ydh