RADARRIAUNET.COM - Menjawab mendesaknya kebutuhan RTRW Provinsi Riau, DPRD Riau pun tak tinggal diam. Asri Auzar yang akrab disapa Haji Eri, dari DPRD Riau pun mengaku sudah konsultasi ke pihak kementrian di Jakarta.
"Setelah kita adakan Konsultasi ke kementrian, tidak ada masalah. Pihak pusat meminta kita belajar menangani RTRW ini ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang punya masalah mirip Riau dan baru saja merampungkan RTRW nya," ungkap Haji Eri yang duduk di Komisi D DPRD Riau bidang pembangunan kepada awak media.
Haji Eri pun mengaku anggota DPRD Riau pun sudah lakukan kunjungan ke Kalteng. Dimana Kalteng memiliki kebutuhan lahan non hutan sebesar 15 juta hektare (ha).
"Riau butuh sekitar 10 ha. Riau dan Kalteng memiliki kebutuhan lahan non hutan sebesar 17 persen dari total lahan yang ada," ungkapnya.
Lamanya merampungkan RTRW ini juga diakui Haji Eri karena Pemerintah Provinsi bersama DPRD tak ingin bertindak gegabah. RTRW Provinsi merupakan kumpulan RTRW Kabupaten/Kota, sehingga jangan sampai tumpang tindih nantinya yang bisa berdampak pada tidak sinkronnya dengan RTRW nasional nantinya.
"Adapun yang kami pelajari dari Kalteng yang sudah sahkan RTRW nya sembari terus merevisi. Kalteng melakukan beberapa kali perjanjian dengan mentri terkait dalam rangka menyelesaikan RTRPW Provinsinya," ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Adapun Kalteng menurut Haji Eri pertama kali lakukan perjanjian antara gubernur dengan 2 mentri. Selanjutnya diadakan lagi kesepahaman bersama 4 mentri dan gubernurnya.
"Pada perjanjian kedua tersebut dilakukan di depan presiden. Riau juga akan gesa untuk penyelesaian RTRW dengan pelajari Kalteng," tuturnya.
hal/fn/radarriaunet.com