Rakor Daerah Perbatasan di Meranti, Tim Dirjen Kunjungi 4 Kecamatan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengunjungi empat kecamatan pada dua pulau terluar di Kepulauan Meranti. Kegaitan ini digelar sempena rakor yang digelar di daerah tersebut.

SELATPANJANG (RRN) - Upaya Pemkab Meranti agar pemerintah pusatmemberikan perhatian serius terhada ppulau-pulau terluar di daerah ini mendapat respon positif. Hari ini ti mDirektorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengunjungi empat kecamatan pada dua pulau terluar di Kepulauan Meranti.

Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Rangsang. Tim akan meninjau desa-desa untuk dinilai sebagai daerah prioritas dalam program pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan dan pulau terluar yang saat ini gencar dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa.

Tim Dirjen yang melakukan kunjungan ini merupakan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sin kronisasi Daerah Perbatasanyang berlangsung di Ballroom Afifa Selatpanjang sejak Selas amalam (6/10) lalu.Rakor itu sendiri dibuka oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Suprayoga Hadi dan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto, Ketua DPRD Fauzi Hasan dan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Riau Ramli SE.

Sedangkan peserta Rakor sekitar 50 orang dari berbagai kementerian dan lembaga di pusat.Ditambah instansi terkait di Kepulauan Meranti, camat serta perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang juga ditetapkan sebagai daerah terluar.

“Prioritas kita terhadap daerah terluar seperti Meranti itu tidak ingin lagi disebut daerah terbelakang tetapi etalase atau gerbang depan Indonesia. Meranti ini sangat tepat sekali sebagai gerbang karena langsung berhadapan dengan negara tetangga.Kalau Anambas dan Natuna jaraknya agak jauh dengan negara tetangga.Namun tiga daerah ini sama-sama ditetapkan sebagai daerah perbatasan dan pulau terluar,” ujar Suprayoga Hadi saat memberikan sambutan tadi malam.

Menurutnya, Kementerian Desa sudah menggelontorkan dana dalam bentuk program pembangunan bernilai sekitarRp 24,2 miliar ke Meranti pada tahun anggaran 2015. Dana itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), jalan, dan air bersih.Bahkan dari tiga daerah ini Meranti yang mendapatkan alokasi paling besar.

Diperkirakan dana yang digelontorkan untuk Kepulauan Meranti tahun depan lebihbesar lagi. Informasi dari Badan Perbatasan Kepulauan Meranti, program APBN Tahun 2016 untuk daerah perbatasan dan pulau terluar di Kepulauan Meranti mencapai sekitarRp 40 miliar.

“Prioritas kita adalah pengembangan infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, pendidikan dan kesehatan.Ada sekitar 17 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan daerah perbatasa nini,” jelas Dirjen Suprayoga.

Ditambahkan, dari 38 daerah perbatasan di tanah air, sebanyak 29 daerah merupakan daerah tertinggal. Namun dari jumlahitu 29 daerah itu,sebanyak enam daerah akan seger amenanggalkan status daerah tertinggal sehingga hanya menyandang status daerah perbatasan.

Mengenai kegiatan Rakor yang digelar di Meranti, Suprayoga Hadi menjelaskan kegiatan rakor tersebut sudah dilakukan di daerah-daerah tertinggal sejak delapan tahun lalu.Namun karena Riau bukan daerah tertinggal, maka rakor tersebut tidak pernah digelar di Riau.

“Sekarang orientasi kita tidak lagi demikian.Pokoknya dimana daerah perbatasan.Diharapkan kegiatan rakor di daerah ini bisa memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah,” ungkap dia.

Integrasi dan singkronisasi

Sementara itu Pj Bupati Edy Kusdarwanto mengucapkan terima kasih ata pilihan menggelar Rakor di Meranti.Menurutnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertamakalinya digelar oleh kementerian dari pusat di Meranti.

“Kita harapkan rakor ini melahir kankoordinasi, singkronisasi, integrasi dan simplifikasi pembangunan daerah terluar. Terlebih kita aka nmenghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA),” ungkap dia. Menurutnya saat ini kondisi pembangunan di daerah perbatasan masih jauh tertinggal jika dibandingkan Johor Malaysia dan Singapura yang berada di depan mata. Bahkan bagi masyarakat perbatasan yang banyak menggantungkan hidup dengan bekerja di negeri jiran, muncul istilah garuda di dadaku tapi ringgit di perutku.

Sedangkan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Riau Ramli mengungkapkan di Riau terdapat tiga daerah perbatasan yakni Meranti, Bengkalis dan Rokan Hilir.Sebagian besar desa-desa di daerah perbatasan itu masih dalam kondisi tertinggal dan terisolir.

Sebelumnya Kasubdit Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah I Pratomo Budi Santyo memaparkan bahwa rakor tersebut digelar untuk membahas ragam problema di wilayah perbatasan.

“Harus ada komitmen bersama mulai pemerintah pusat, daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan daerah perbatasan itu.Karena itu perlu singkronisasi dan sinergitas program,” sebutnya. (rilishumas/rudi/fn)